Krisis Fiskal 2026: DBH Macet, Pemkab Bangka Barat Lirik Opsi Utang Daerah

BANGKA BARAT, TIMELINES.ID – Kepemimpinan Markus-Yus Derahman, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kini berada di persimpangan jalan.

Menghadapi jalan buntu finansial, Pemerintah daerah terpaksa melirik opsi meminjam dana segar dari pihak luar demi menyambung napas pembangunan.

Langkah berisiko ini diambil karena kondisi yang benar-benar mendesak. Proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 tidak lagi mampu membiayai pembangunan infrastruktur.

Persoalannya, Dana Bagi Hasil (DBH) sektor timah dan kelapa sawit yang menjadi hak daerah mandek dan kurang bayar dari pemerintah pusat sejak tahun 2024 lalu.

“Dengan ditahannya DBH itu, sangat berpengaruh terhadap APBD kita sehingga kita tidak bisa melakukan apapun,” keluh Penjabat (Pj) Sekda Bangka Barat, Abimanyu pada Senin (15/6/2026) pagi.

Baca Juga  Perkuat Mutu Pendidikan, Bupati Babar Berikan Atensi Ini ke Seluruh Kepala SMP

Dampak kemacetan dana pusat ini langsung terasa di pembangunan jalan. Dari total 800 kilometer jalan kabupaten, sekitar 30 persen atau sepanjang 240 kilometer kini dalam kondisi rusak dan memprihatinkan.