“Rekan-rekan media terikat pada kode etik jurnalistik sehingga bisa membawa atmosfer pada pemilu mendatang, jadi sangat pas kalau Bawaslu menyertakan media untuk pengawasan pemilu nantinya,” ujar Faisal.

Lanjutnya, pelanggaran yang paling rawan adalah di administrasi pemilu, dimana perbuatan atau tindakan yang melanggar prosedur atau mekanisme. Dalam setiap tahapan pelanggaran penyelenggaraan pemilu dimana bisa ditanyakan langsung pada Bawaslu mana yang masuk syarat administrasi.

“Perlu upaya dalam mengantisipasi kerawanan dinamika politik, netralitas ASN, pemenuhan hak memilih dan dipilih harus dijamin sehingga peran pers harus mendorong akuntabilitas pengawasan pemilu,” tukasnya.

Partai Loyalis Anas Urbaningrum Bakal Ajukan Uji Materi Capres-Cawapres ke MK
Baca Juga  Jumlah Penduduk Miskin di Babel Naik Jadi 78.580 Orang