Sehubungan dengan pengangkatan CPNS menjadi PNS Kota Pangkalpinang Formasi Tahun 2020 yang melebihi 1 tahun masa percobaan sebagai akibat keterlambatan penerbitan sertifikat kelulusan diklat pada masa tingginya wabah pandemi covid-19. 

 

Berdasarkan SE Kepala BKN No. 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 1 tahun wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala BKN. 

 

Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi langsung kepada Direktur Status dan Kedudukan BKN RI mengingat rekomendasi tersebut diperlukan memberikan pelayanan kepegawaian diantaranya menjadi syarat dalam penerbitan kartu pegawai (karpeg) serta kartu suami/istri (karsu/karis) yang diajukan ke BKN yang digunakan data diri serta syarat kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, dan lainnya.

Baca Juga  Wahyu: Musprov IMI Babel Periode 2022-2026 Tidak Memenuhi SYARAT ADRT

 

“Alhamdulilah setelah mendengarkan permasalahan dan diskusi dengan Direktur Status Direktorat Status dan Kedudukan BKN RI, telah mengeluarkan surat nomor : 928/B-MP.03.02/SD/DIV/2023 yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kepegawaian seperti Kartu Pegawai (Karpeg), KARIS, KARSU dan pelayanan kepegawaian lainnya,” jelasnya.

 

Pemerintah kota Pangkalpinang dalam melakukan Updating data kepegawaian melalui Sistem Informasi ASN (SIASN) agar berkoordinasi dengan Kantor Regional BKN VII Palembang dengan merujuk pada Surat Edaran Kepala BKN dan surat Deputi ini