Pemerintah Didesak untuk Rampungkan Kebijakan HPP Gabah di Tingkat Petani

NASIONAL, TIMELINES.ID – Pemerintah didesak untuk segera membuat kebijakan mengenai Harga PembelianPemerintah (HPP) gabah di tingkat petani.

Hal ini dikarenakan kebijakan HPP gabah itu berpengaruh signifikan untuk meningkatkan pendapatan petani.

Demikian dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.

Menurutnya, saat ini kebijakan pemerintah belum memprioritaskan petani dan menjadikan kesejahteraan petani sebagai fokus.

Hal itu terlihat dari kebijakan harga gabah dan beras yang selalu merugikan petani dan dinilai sekadar uji coba yang dimungkinkan dari adanya surat edaran tentang harga batas atas gabah beras.

Padahal, beberapa hari kemudian, surat edaran tersebut dinyatakan dicabut atau tidak berlaku.

Untuk itu, Politisi Fraksi PKS itu meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera menghitung ulang dan merevisi dengan cermat agar kebijakan harga yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan harapan petani.

“Jadi, harus betul-betul dihitung berapa ongkos produksi yang dikeluarkan petani saat ini. Sebab, mulai dari sewa lahan, upah tenaga kerja, harga pupuk, benih dan lain-lain saat ini mengalami kenaikan signifikan akibat naiknya harga BBM dan inflasi yang tinggi. Jadi, kalau harga gabah rendah maka petani pasti menjerit,” ungkap Johan, Jumat (10/3/2023).