“Apalagi yang harus kita bahas, semua sudah clear. Pertambangannya ada, tata niaganya ada, smleternya ada. Bahkan Presiden sendiri sudah mengunjungi smelter milik PT Timah pada tahun 2022 lalu. Harusnya kita bangga bahwa Babel ini sudah sejak awal melakukan melakukan hilirisasi. Ekonomi Babel ini bangkit setelah ada hilirisasi berdirinya smleter – smelter. Siapa yang bisik Presiden ini? PT. Timah bukan, ternyata Menteri ESDM. Semua latah takut dikritik tapi gak paham permasalahannya,” ucapnya geram.

Menurut dia, hal yang harus diurus oleh tim yang dibentuk oleh Kementerian ESDM yakni mengenai hambatan pada tahap lanjutan adalah persoalan regulasi viskal.

“Yang harus tim mereka buat itu harusnya dapat menghasilkan sesutu yang komprehensif bukan sektoral saja. Terkait persoalan timah bukan timah melakukan hikiriasi saja. Hambatannya harus disampaikan. Hiliriasi ini kan tahap awal tahap lanjutannya adalah persoalan regulasi fiskalnya,” kata BPJ.

Baca Juga  Gebrakan BPJ Menaikkan Royalti Timah Diapresiasi Riandi, Harap DBH Babar Meningkat

Selain Pertambangan, BPJ mengatakan solusi lainnya untuk masyarakat Babel Salah sektor perkebunan. Khususnya perkebunan sawit yang tampak tumbuh pesat dan berdirinya pabrik pabrik CPO.

“Pekerbunan sawit ini akan menjadi solusi lainnya. Hanya saja memang membutuhkan lahan yang luas. Namun dapat kita lihat perkembangan berdirinya pabrik CPO sudah mulai banyak disini. Kalau dari usia, saya rasa sama saja dengan pohon lada. Sama sama mulai produktif di tahun ketiga,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi Timelines.id masih berupaya untuk mengonfirmasi Humas dan PPID Kementrian ESDM RI.