Ekonomi Babel Melemah, BPJ Kritik Menteri ESDM Tidak Paham Permasalahan Timah

BANGKA BELITUNG, TIMELINES.ID — Melemahnya ekonomi yang dirasakan masyarakat di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi persoalan berbagai pihak untuk memberikan solusi yang tepat.

Anggota DPR RI Dapil Bangka Belitung, Bambang Pati Jaya, SE.MM, dalam acara buka puasa bersama para Insan Pers Senin (17/4/2023) di Restoran Pesona Bay Sungailiat mengatakan solusi terbaik untuk perekonomian masyarakat masih pada sektor pertambangan dan perkebunan.

Menurutnya pemerintah pusat harus memahami kondisi Bangka Belitung dalam memperketat sektor pertambangan. Terlebih lagi dia menilai banyak terjadi Miss informasi yang disampaikan Kementerian ESDM dalam hal hilirisasi pertambangan timah.

“Sejak 20 tahun lalu Babel ini sudah melakukan hilirisasi di pertimahan sejak awal. Dengan berdirinya smelter – smelter di Babel ini kan nanya sudah ada hilirisasinya. Jadi tidak bisa disampaikan dengan pertambangan bauksit dan nikel. Ini selalu saya sampaikan pada pada Gubernur Lemhanas beberapa waktu lalu. Mereka harus mengetahui dulu bagaimana kondisi pertambangan di Babel. Yang perlu diatur itu regulasinya,” kata Ketua DPD Partai Golkar ini.

Dia mengatakan dengan kebijakan menghentikan ekspor timah tentu saja akan membuat Bangka Belitung terseok seok dalam bidang ekonomi. Apalagi dengan adanya wacana timah akan dijadikan mineral strategis.

“Ada beberapa isu terbaik nasib rakyat Babel sesuai Undang – Undang No. 2 Tahun 2020. Asa salah satu pasal untuk melakukan hilirisasi. Jika dalam kurun waktu 3 tahun tidak melakukan hilirasi maka akan diberikan sanksi stop ekspor. Ini akan jadi kendala. Saya berulang kali mengkritisi bahwa informasi yang berimbang melarang ekspor bauksit diterapkan kepada pertimahan. Ini tidak tepat. Menteri ESDM saya kritik langsung bahwa hilirisasi sudah dilakukan pada tahap awal,” tegasnya.

BPJ mengatakan pada tahun 2022 ekspor Babel berbasi timah sebanyak 87 persen. Dan sisanya 13 non timah. Sehingga apabila Babel diberikan sanksi untuk dilarang melakukan ekspor tentu saja hal ini akan menjadi kabar yang mengerikan untuk perekonomian masyarakat.