“Sehingga, penting bagi kami untuk meminta dukungan pemerintah agar melakukan sosialisasi pada masyarakat yang desa-desanya terdampak,” katanya.

Pj Gubernur Suganda menyikapi positif apa yang disampaikan WALHI dan sangat mendukung. Akan tetapi menurutnya, pemerintah daerah dalam hal ini, (terkait HTI), tidak bisa eksekusi langsung atau dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus berkoordinasi dengan banyak pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, instansi vertikal, DPR dan pihak lainnya.

Mendukung hal tersebut, dia mengatakan, Pemprov Babel akan ada program kegiatan yang turun langsung ke desa-desa.

“Untuk itu, mari kita turun bersama-sama, nanti jadwalnya tanya pada Biro Pemerintahan, kapan kita turun ke Bangka Tengah, ke Bangka Selatan, ke Belitung. Kita datang, kita lihat data, kita diskusi, audiensi dengan perusahaan dan juga pemerintahan setempat,” kata Suganda.

Baca Juga  Tingkat Hunian Hotel di Babel di Bulan April 2023 Mengalami Penurunan

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Babel, Fery Afriyanto menambahkan, dalam waktu satu tahun ini, kehutanan WALHI pihaknya mendata semua ketelanjuran masyarakat di kawasan hutan baik itu rumah, pemukiman, kebun, baik di luar konsesi HTI maupun dalam kawasan hutan.

“Semuanya kita data, kita laporkan ke kementerian karena menyangkut amanat UU Cipta Kerja, nanti kementerian yang akan membuat skema atau formulasinya seperti apa,” jelas Ferry.