Ia mengatakan, APBN harus menjadi agen perubahan untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM Manusia Indonesia melalui perbaikan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan.

Program perlinsos dan subsidi harus lebih ditekankan agar efisien, tepat sasaran dan responsif sehingga mendukung program pengurangan kemiskinan ekstrem.

Perbaikan basis data penerima merupakan pekerjaan besar yang perlu dilakukan pemerintah.

Mengingat 2024 merupakan tahun politik, FPD memastikan agar pemerintah dapat tetap fokus untuk kepentingan rakyat dan keberlanjutan skala prioritas.

Menurut Rizki, pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran untuk mempersiapkan pengamanan jelang pemilu 2024.

“Dalam hal ini, automatic adjustment dalam anggaran dapat dilakukan, namun jangan sampai keberlanjutan program prioritas menjadi terganggu dan tidak terarah,” ungkap Rizki.

Baca Juga  KPK: Sejak 2008, 8 Kepala Daerah di Papua Terjerat Kasus Korupsi

Rizki menekankan, kebijakan yang pro-growth (pro pertumbuhan), pro-poor (pro kemiskinan), pro-environment (pro-lingkungan) dan pro-job (pro penciptaan lapangan kerja) harus senantiasa menjadi rujukan dan dasar pemerintah dalam menyusun setiap program yang dilaksanakan.

“FPD akan senantiasa mendukung segala kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk keluar dari jurang kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan,” pungkas Politisi Dapil Banten I. (*)