Pj Gubernur Apresiasi Penyelenggaraan JCP 2023 di Babel
PANGKALPINANG, TIMELINES.ID – Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu mengapresiasi digelarnya Joint Convention Pangkalpinang (JCP) 2023 yang mengusung tema “Energy Transitions and Minerals for Environmental Sustainability of Indonesia’s Natural Resources”, di Ballroom Novotel Bangka Hotel and Convention, Selasa (24/10/2023).
Joint Convention adalah kegiatan konferensi terkemuka yang dilaksanakan dua tahun sekali sebagai bentuk kerjasama kolaborasi antara 5 asosiasi profesi yakni Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAFMI), Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI), Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI).
“Saya merasa terhormat atas terpilihnya Babel sebagai tempat penyelenggaraan suatu event konvensi dan konferensi para profesional Indonesia di bidang geologi pertambangan minyak dan gas, serta disiplin ilmu relevan lainnya yang bertajuk JCP 2023 ini,” kata Pj Gubernur Suganda dalam sambutannya saat membuka JCP di Pangkalpinang.
Pj Gubernur Suganda mengatakan, tema yang diusung sangat tepat dan relevan, atas isu aktual terkait dengan energi lingkungan dan tata kelola mineral baik secara nasional maupun global. Sebagaimana kita ketahui bersama, transisi energi merupakan agenda nasional dan global yang sedang dilakukan Indonesia sebagai upaya menjaga ketahanan energi dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
“Diperlukan langkah konkret untuk mentransformasi sumber energi berbasis fosil ke energi baru dan terbarukan serta sumber energi hijau lainnya, transisi energi membutuhkan cadangan mineral sebagai bahan baku utama mineral antara lain, digunakan sebagai bahan baku utama pembangunan infrastruktur pembangkit surya, angin, nuklir dan kabel transmisi serta distribusi baterai untuk kendaraan listrik dan pembangkit listrik energi baru terbarukan,” jelas Suganda.
Dari sisi regulasi yang terkait dengan tata kelola mineral, pemerintah telah melakukan hilirisasi mineral, dan Menteri ESDM telah menetapkan 47 mineral sebagai mineral kritis kebijakan.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.