Jalur non litigasi meliputi mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau mekanisme lain yang disepakati oleh para pihak.

Jalur litigasi meliputi gugatan perdata, gugatan administrasi, atau gugatan pidana. Dalam hal gugatan perdata ialah gugatan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup kepada pihak yang diduga sebagai perusak atau pencemar untuk meminta ganti rugi atau tindakan tertentu guna memulihkan lingkungan hidup.

Hukum acara perdata memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Hukum acara perdata didasarkan pada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan undang-undang yang mengatur secara komprehensif tentang aspek-aspek hukum lingkungan di Indonesia.

Hukum acara perdata juga mengikuti prinsip-prinsip hukum lingkungan, seperti prinsip tanggung jawab, prinsip pencegahan, prinsip kehati-hatian, prinsip partisipasi, prinsip keadilan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Hukum acara perdata memiliki eksistensi yang penting dalam menyelesaikan sengketa lingkungan yang diakibatkan perusak/pencemar, karena melalui kaedah-kaedah hukum perdata dapat dipaksakan ketaatan pada norma-norma hukum lingkungan, baik yang bersifat kewajiban menurut hukum privat maupun hukum publik.

Baca Juga  Ngulon Menulis

Misalnya, wewenang hakim perdata untuk menjatuhkan putusan yang bersifat berisi perintah atau larangan terhadap seseorang yang telah bertindak secara bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat izin, yang berkaitan dengan masalah lingkungan, seperti: IMB, Izin Usaha, Izin Lokasi, dan sebagainya.

Selain itu, hukum acara perdata memberikan pilihan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai atau melalui pengadilan. Hal ini memberikan fleksibilitas, kebebasan, dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Hukum acara perdata juga mengakomodasi berbagai jenis gugatan yang berkaitan dengan lingkungan, seperti gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, atau hak gugat pemerintah.

Hal ini memberikan akses keadilan yang luas bagi masyarakat yang terdampak pencemaran atau perusakan lingkungan.

Baca Juga  Mottainai Nusantara: Bangun Kembali Harmoni Alam dari Filosofi Jepang dan Warisan Lokal Kita

Hukum acara perdata memiliki potensi untuk memberikan efek preventif, restoratif, dan kompensatif bagi para pihak yang bersengketa.

Efek preventif dapat terjadi jika hukum acara perdata dapat memberikan sanksi yang tegas dan efektif bagi para pencemar atau perusak lingkungan, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan menghindari terjadinya pelanggaran berulang.

Efek restoratif dapat terjadi jika hukum acara perdata dapat memberikan putusan yang mengharuskan para pencemar atau perusak lingkungan untuk memulihkan kondisi lingkungan yang rusak, sehingga dapat mengembalikan fungsi dan keseimbangan lingkungan.

Efek kompensatif dapat terjadi jika hukum acara perdata dapat memberikan putusan yang mengharuskan para pencemar atau perusak lingkungan untuk memberikan ganti rugi yang adil dan proporsional bagi para pihak yang dirugikan, sehingga dapat mengurangi beban dan kerugian yang ditanggung oleh para korban.

Dalam hal ini perlu kita pahami dan simpulkan Perlu dilakukan reformasi hukum acara perdata yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan hukum lingkungan, baik nasional maupun internasional.

Baca Juga  Problematik Gugatan Class Action terhadap Efektifitas Penerapan dengan Prosedur Hukum Acara Perdata

Reformasi hukum acara perdata dapat mencakup penyempurnaan norma, prosedur, mekanisme, dan instrumen hukum acara perdata yang dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan secara cepat, mudah, murah, dan adil.

Reformasi hukum acara perdata juga dapat mencakup pengembangan hukum acara perdata khusus lingkungan, yang dapat memberikan perlakuan khusus bagi sengketa lingkungan, seperti mengatur tentang beban pembuktian, kewenangan pengadilan, dan jenis putusan.

Harapannya hukum acara perdata di Indonesia dapat ditingkatkan dan diperbaiki agar dapat menjadi mekanisme yang lebih efektif, efisien, dan adil dalam menyelesaikan sengketa lingkungan.

Dan juga berharap bahwa pihak yang terlibat dalam sengketa lingkungan dapat bersikap kooperatif, rasional, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa lingkungan secara damai dan berkelanjutan.

Kevin Samudra, Jurusan Hukum 2022 Universitas Bangka Belitung