“Dalam rapat, kami membahas MoU Media dan pentingnya menempatkan wartawan aktif untuk liputan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini menjadi fokus kami dalam menjaga transparansi dan keadilan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Herman Saleh menyebut bahwa hasil kesepakatan rapat akan disampaikan kepada PJ Bupati Bangka, Muhammad Haris dalam bentuk audiensi.

“Kami memiliki 7 poin hasil rapat yang akan kami sampaikan kepada Pj Bupati Bangka melalui audiensi. Selanjutnya, PWLPKB akan mengirimkan surat resmi meminta jadwal audiensi,” tambahnya.

Sementara, Bustami dari PWLPKB mengekspresikan keprihatinannya terhadap keikutsertaan yang tidak merata dalam kegiatan DL.

“Bagi saya pribadi, bukanlah masalah untuk diikutsertakan atau tidak dalam kegiatan DL, namun hal ini menjadi kecewa bagi rekan-rekan wartawan lainnya. Pertanyaannya, jika beberapa wartawan dibiayai oleh pemda, bagaimana dengan yang lainnya? Ini menjadi persoalan yang harus diatasi,” tambah Bustami.(**)

Baca Juga  Tahun 2023 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Menurun di Kabupaten Bangka

Tujuh poin kesepakatan hasil rapat koordinasi PWLPKB :

1. Meminta Pemkab Bangka untuk memperhatikan kesetaraan dalam pendampingan liputan dinas luar dengan menggunakan APBD.
2. Meminta keterbukaan dari Pemkab Bangka terkait nama-nama wartawan yang ikut dalam dinas luar.
3. Menyarankan peningkatan anggaran media minimal 2 miliar/tahun melalui MoU media dengan Pemkab Bangka.
4. Menekankan tidak ada perlakuan khusus bagi wartawan liputan di Pemkab Bangka berdasarkan jenis media.
5. Meminta penyajian berita tentang kegiatan Pemkab Bangka dilakukan melalui konferensi pers untuk menghindari perbedaan dalam berita.
6. Menyuarakan perlunya MOU Media yang mewajibkan media untuk menempatkan wartawan aktif sesuai kesepakatan.
7. Meminta Pemkab Bangka memfasilitasi kendaraan operasional bagi wartawan saat ada kegiatan di wilayah tersebut.

Baca Juga  Rizki Septiono, Penyebar Video Begal hanya Diberikan Teguran Keras