Lebih lanjut Hotman menambahkan, PIHC mempunyai kewajiban menjaga stok secara nasional tetapi hal tersebut akan sia-sia dan petani tidak akan bisa menebus pupuk bersubsidinya jika distributor dan kios tidak juga menyediakan stok di distributor dan kios.

Dalam kesempatan yang sama, Yudi Purnomo menyampaikan Polri berkomitmen untuk mengawal distribusi Pupuk Subsidi mulai dari Produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan petani agar tidak ada penyelewengan dan diterima oleh mereka yang berhak menerima.

“PT Pupuk Indonesia harus terus melakukan pembinaan terhadap distributor dan pengecer pupuk subsidi agar tetap mematuhi aturan yang berlaku baik peraturan dari kementerian pertanian maupun kementerian perdagangan,” terang Yudi.

Sumber: PMJNews.com

Baca Juga  Revitalisasi Sentra IKM di Kabupaten Bangka, Kementerian Perindustrian Genjot Ekspor Lada Putih