Pemain Cadangan
Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pemerintahan yang dijalankan oleh banyak pejabat yang berstatus sementara cenderung tidak efektif dan bisa mempengaruhi stabilitas serta kinerja pelayanan publik, terutama jika berlangsung dalam jangka waktu lama. Pemerintahan yang kuat memerlukan pejabat definitif yang memiliki legitimasi penuh untuk mengambil kebijakan strategis dan melayani masyarakat dengan lebih optimal.
Sekadar Saran
Sampai saat ini kita tak paham apa penyebab sebenarnya dari situasi seperti ini yang terjadi di Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Apakah ada kesulitan dalam mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk melakukan rekrutmen dan pergeseran para pejabat, atau memang kondisi seperti ini memang yang diinginkan oleh semua pihak yang berkepentingan? Atau memang dibutuhkan keberanian yang lebih besar dari seorang Pj. gubernur untuk mengeksekusinya?
Sebagai bagian dari masyarakat tentu kita menginginkan sebuah kepastian. Karena tanpa kepastian akan sulit memberikan ketenangan dalam penanganan berbagai persoalan yang tengah berlangsung. Kondisi ekonomi Bangka Belitung yang dipandang banyak pihak sedang tidak baik-baik saja tentu memerlukan adanya kepastian.
Apabila kondisi ini masih akan berlangsung cukup lama maka beberapa tindakan penting dilakukan oleh pimpinan pemerintahan yang ada. Untuk menyelesaikan masalah pemerintahan yang banyak dijalankan oleh pejabat sementara dalam waktu sementara, beberapa solusi dapat diambil untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan dengan efektif, meskipun pejabat definitif belum ditetapkan.
Beberapa tindakan yang mungkin dapat dipertimbangkan, misalnya melakukan percepatan proses pengangkatan pejabat definitif. Hal ini bisa dilakukan dengan meninjau ulang mekanisme seleksi, mempercepat birokrasi yang menghambat, dan mengutamakan transparansi serta meritokrasi dalam proses pengangkatan.
Dengan adanya pejabat definitif yang sah dan berwenang penuh, pelayanan publik dapat kembali berjalan secara optimal. Tindakan-tindakan semacam ini tentu dengan tanpa meninggalkan koordinasi dengan pihak legislatif agar tetap terjaga kesatuan langkah dan dukungan yang akan memperkuat langkah yang diambil.
Sambil melakukan percepatan di atas tadi, perlu pula memberikan kewenangan yang lebih kepada para pejabat sementara. Dan bukan tidak mungkin bila kondisi dipandang mendesak, pimpinan dapat memberikan kewenangan lebih besar kepada pejabat sementara tadi dalam batas tertentu.
Misalnya, dengan mengeluarkan peraturan khusus atau surat keputusan yang memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil kebijakan strategis yang diperlukan demi kelancaran pelayanan publik dan penyelesaian masalah. Langkah ini bersifat sementara sampai pejabat definitif diangkat, namun bisa menjaga kelangsungan kerja pemerintahan.
Bersamaan dengan itu juga perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan dukungan dari atasan. Pejabat sementara sering kali ragu mengambil keputusan besar karena kekurangan dukungan dan merasa terbatasi dalam kewenangan. Oleh karena itu, kepala daerah atau atasan langsung bisa memberikan arahan dan dukungan yang lebih kuat, disertai pengawasan ketat. Dengan pengawasan yang jelas, pejabat sementara bisa merasa lebih percaya diri dalam membuat keputusan yang diperlukan tanpa khawatir melanggar batas kewenangan.
Pola-pola koordinasi antar instansi juga harus dikuatkan. Hal semacam ini cukup penting untuk memastikan para pejabat sementara tadi memahami prioritas dan kebijakan strategis yang mesti dilaksanakan. Koordinasi yang baik akan sangat membantu mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.
Semoga saja tak akan terjadi kesulitan menempatkan pemain cadangan sebagaimana yang dialami oleh STY lagi ke depan bila eksekusi penempatan pejabat definitive bisa dilakukan secepatnya. Ini pula kiranya akan mampu menciptakan kepastian dan memperkecil ruang ketidakpastian dan memberikan munculnya harapan-harapan baru bagi para aparatur pemerintahan yang ada dan tentu saja masyarakat banyak. Salam takzim.
Yan Megawandi, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan dan Pemerhati Budaya Bangka Belitung
