Pejabat semacam ini tak hanya duduk sebagai pimpinan perangkat daerah, tetapi juga di level menengah. Bahkan ada yang berstatus staf biasa dan pegawai kontrak. Tapi gayanya itu yang membuat orang geleng kepala, karena mereka biasanya bahkan bisa menggeser dan menyarankan mutasi pegawai. Sehingga kelompok ini lalu menjadi semacam musuh bersama bagi para ASN lainnya yang merasa tak memiliki ordal, alias orang dalam.

Soal keberpihakan pada kandidat pilkada pasti merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Tapi keberpihakan itu tak elok bila ditunjukkan dengan nyata oleh seorang ASN. Mereka ini sebenarnya dilarang berpihak, cawe-cawe, atau intervensi. Sekali lagi, karena hal itu sudah berulang kali diingatkan oleh berbagai pihak berwenang dalam urusan kepegawaian. Mulai dari Menteri Dalam Negeri, Menpan RB, dan Kepala BKN. Beberapa perilaku ASN yang dilarang keras terkait Pemilu 2024 yaitu kampanye atau sosialisasi media sosial yang meliputi posting, share, komentar, dan like.

Larangan-larangan tersebut antara lain termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-547 4 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Larangan itu juga diatur dalam UU ASN, Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4 angka 12-15, yang menerangkan mengenai larangan PNS dalam memberikan dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi pilkada atau pileg

Baca Juga  Diwo Sungai Nyire dan Legenda Tanah Gusong (2)

Bagi yang terbukti melanggar siap siap saja kena sanksi. Saking kerasnya, peringatan yang melarang ASN cawe-cawe itu, sampai muncul larangan pose berfoto menggunakan jari. Anda bisa menemukan larangan larangan itu di media sosial.

Gep gep ser itu makin menjadi-jadi karena di zaman digital saat ini tidak sulit menemukan pelanggaran terhadap larangan cawe-cawe bagi ASN tadi.

Di Bengkulu misalnya, gara-gara terlalu semangat cawe-cawe tadi beberapa orang pejabat terpaksa diboyong oleh KPK ke Jakarta. Mereka terkena OTT tiga hari sebelum pencoblosan. Mereka disangka menggarong uang negara untuk kepentingan pemenangan pilkada agar kandidat petahana yang didukungnya menang. Sayangnya, mungkin karena berita penangkapan tadi, kandidat yang mereka usung yaitu kandidat petahana akhirnya keok di pilkada Gubernur Bengkulu, versi quick count maupun versi KPUD.

Baca Juga  Berpuisi di Alun-alun Toboali, Era Baru Dunia Sastra Bangka Selatan

Kejadian memalukan ini tentu tak terjadi hanya di Bengkulu saja. Ibarat gunung es, fenomena ini sebenarnya juga terjadi di daerah lain. Hanya saja tidak atau belum sampai di-OTT dengan berbagai alasan.

Teman saya yang rajin memantau jalannya pilkada pernah bercerita bahwa modus yang dikembangkan dalam jurus cawe-cawe sudah semakin beragam. Dari yang hanya mengarahkan teman sekantor untuk memilih kandidat tertentu dengan iming iming dan ancaman tentu saja, sampai dengan mengumpulkan dana dan fasilitas kantor buat tujuan yang sama.

Saya yakin kelompok yang melakukan ini bagian dari penderita gep-gep ser tadi. Menurut teman saya ini, bahkan ada ASN yang sampai nekat ikut pula menjadi tim hore-hore ketika kandidat yang didukungnya menjalani debat publik.

Ada pula ASN yang kabarnya ikutan semacam lelang untuk menyumbangkan beras ke kandidat tadi,  siapa yang mau menyumbang beras untuk dibagikan ke calon pemilih misalnya. Jumlahnya bukan sekarung dua karung, tetapi sudah hitungan tonase. Sekali lagi, itu kabar yang sempat beredar. Anda silakan saja konfirmasi sendiri kebenarannya.

Baca Juga  Soal Wacana Jadwal Pilkada Dipercepat, Mendagri Tito: Selama Rasional tak Masalah

Ada info juga dari teman-teman yang rajin ngumpul di posko kandidat pemenang pilkada. Beberapa gelintir dari kelompok yang selama ini disinyalir masuk ke dalam golongan gep-gep ser ini mulai menjalankan manuver baru. Caranya: mulai mendekati orang-orang di “ring satu” kandidat pemenang dan mengunjungi markas pemenang untuk mulai melancarkan jurus “setor muka”. Niatnya, agar nanti dalam pembentukan “kabinet baru” mereka masih akan masuk jajaran pejabat atau kalau yang belum punya jabatan ya berharap dapat jabatan.

Sayangnya beberapa dari mereka menurut info dari ordal sudah terdeteksi sejak lama sebagai bagian dari kelompok yang selama ini ikut cawe-cawe di pilkada untuk memenangkan kandidat yang kalah. Tak hanya sekedar info kosong, beberapa bukti berupa foto, video, tiktok, Instagram, bahkan percakapan WhatsApp juga telah dipegang. Kalau sudah begitu, maka kita tunggu saja apa yang akan terjadi nanti. Selamat menikmati perasaan gep-gep ser. Salam takzim.

Penulis merupakan Ketua Asosiasi Tradisi Lisan dan Pemerhati Budaya Bangka Belitung