Menjaga Profesionalisme di Tengah Gempuran Uang dan Politik
Dalam hasil tersebut suara pasangan Hidayat Arsani-Heliana yang keluar sebagai pemenang. Menurut Ahmadi, salah satu kelemahan strategi kampanye Erzaldi – Yuri ialah penggunaan media yang dirasakannya kurang pas. Ia menulis: “Justru banyak anak-anak muda baru nongol yang mengampanyekan dengan cara “muat urang langok”, misalnya “nue igak nge-share berita-berita yang dianggap oleh kalangan masyarakat banyak, terlalu “wah”, tidak membumi.
Kejadian semacam ini ternyata tak hanya menyangkut fenomena di pilkada gubernur saja tetapi meluas pula di pilkada kabupaten dan kota. Kutipan tulisan Ahmadi Sofyan alias Atok Kulop demikian ia biasa disapa ini misalnya memotret fenomena berita atau pemberitaan yang dibuat kemudian malah menjadi boomerang bagi citra pasangan yang ingin didukung.
Dalam catatan rekaman pemberitaan nampaknya gambaran semacam ini bukan hal yang asing lagi di banyak daerah. Dengan menggunakan platform digital yang tak terverifikasi dan sulit dikendalikan tersebut, banyak media mengabdi lebih pada kepentingan uang dan politik dibandingkan kepentingan publik.
Bagaimana tidak, hingga 21 Februari 2024, tercatat ada 989 media digital yang terverifikasi di Indonesia. Ini merupakan jumlah terbesar dibandingkan dengan media lainnya. Itu posisi setahun lalu. Sekarang pasti jumlahnya sudah mencapai ribuan media.
Sementara itu, di Bangka Belitung, meski angka pastinya belum diketahui, diperkirakan terdapat ratusan media digital yang beroperasi. Banyak dari media ini hanya mengejar klik dan berita sensasional, mengabaikan akurasi dan etika jurnalistik.
Lantas, apa yang bisa kita lakukan agar pers di Kepulauan Bangka Belitung tetap independen dan profesional? Setidaknya ada beberapa solusi yang perlu kita pikirkan dan lakukan secara bersama.
Hal mendesak dan penting pertama guna meningkatkan kapasitas wartawan adalah dengan memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap media digital. Terutama yang beroperasi di tingkat lokal. Pemerintah daerah, organisasi pers, dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif.
Verifikasi terhadap media dan wartawan menjadi sangat krusial, karena dengan begitu kita bisa memastikan bahwa berita yang sampai ke masyarakat adalah informasi yang sahih, bukan informasi yang dipelintir demi keuntungan semata. Munculnya dua versi kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan berdampak pada siapa yang akan dianggap jadi penengah bila ada wartawan yang mengalami sengketa.
Walaupun kita juga mengetahui sekarang sudah banyak organisasi profesi wartawan lainnya seperti Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Online (PWO), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan lain-lain.
Kedua, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan wawasan wartawan di daerah. Pelatihan tentang kode etik jurnalistik, teknik wawancara yang objektif, dan memahami pentingnya integritas menjadi sangat mendesak. Hal ini harus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat perkembangan pesat dunia digital yang juga membawa tantangan baru bagi profesi jurnalistik. Sejumlah delik pers akan muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan aturan yang menyertainya.
Selanjutnya, bagaimana menumbuhkan kesadaran di kalangan wartawan dan pemimpin media di Bangka Belitung tentang pentingnya menjaga jarak dari politik praktis dan kepentingan sesaat dan sesat segelintir orang dan pribadi. Pers harus kembali ke fungsinya yang sebenarnya yaitu sebagai alat untuk memberi informasi yang tepat, membangun kesadaran, dan menjadi pilar demokrasi. J
angan biarkan peran besar pers dihancurkan oleh godaan uang dan kuasa. Mungkin ke depan perlu diinisiasi pemilihan sosok wartawan teladan di daerah yang mampu jadi model serta panutan dalam sisi karya dan juga etika.
Hal terakhir yang juga perlu didorong adalah peran serta masyarakat. Masyarakat yang kritis dan cerdas akan bisa membedakan mana informasi yang berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan mana yang hanya menjadi alat propaganda. Ketika masyarakat mulai lebih memilih untuk tidak mengonsumsi berita dari media yang tak profesional, media-media yang mencari keuntungan jangka pendek akan kehilangan audiensnya.
Pada kenyataannya kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga pers kita tetap tegak berdiri di atas profesionalisme dan independensi. Kepulauan Bangka Belitung, dengan segala tantangan dan dinamikanya, harus bisa menjadi contoh bahwa pers yang baik itu bukan hanya soal mengejar klik atau profit, tapi tentang menyuarakan kebenaran, memberikan informasi yang bermutu, dan menjaga integritas.
Peringatan Hari Pers Nasional ini mestinya mampu menjadi tempat untuk kembali berihtiar sekuat tenaga dan bekerja keras guna menjadikan media yang kita miliki lebih profesional, lebih independen, dan lebih bermartabat.
Jika ini bisa kita wujudkan, maka semangat pers sejati di Kepulauan Bangka Belitung akan tetap mampu melahirkan sosok sosok wartawan fenomenal dan tangguh sekelas alm Tarman Azzam. Seorang tokoh pers tanah air asal Bangka Belitung yang membanggakan. Buktinya sebagai tokoh wartawan terkemuka pada zamannya, ia berhasil memimpin PWI Pusat selama dua periode. Mungkinkah? Salam takzim.
Penulis merupakan Ketua Asosiasi Tradisi Lisan dan Pemerhati Budaya Bangka Belitung.
