Inflasi Bangka Belitung pada April 2025 Melandai, BI Perkuat Sinergi Pengendalian Harga

PANGKALPINANG, TIMELINES.ID – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada April 2025, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat inflasi bulanan sebesar 0,77% (mtm), menurun dibandingkan Maret yang mencapai 1,83% (mtm), dan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 1,17% (mtm).

Peningkatan harga terutama terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 1,87% (mtm), didorong oleh komoditas seperti sawi hijau, ikan selar, dan kangkung.

Namun, tekanan inflasi sedikit teredam oleh deflasi sebesar 0,49% (mtm) pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan.

Secara tahunan, inflasi Bangka Belitung tercatat 1,37% (yoy), naik dari 1,13% (yoy) pada Maret, tetapi tetap lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,95% (yoy). Inflasi tahunan terutama disumbang oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau (1,97% yoy) seperti sigaret kretek mesin dan minyak goreng, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang dipengaruhi oleh naiknya harga emas perhiasan.

Baca Juga  Sekilas tentang Handy Geniardi, Seorang Mayjend Purn TNI yang Diangkat Jadi Direktur Operasi PT Timah

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy menjelaskan bahwa tekanan inflasi bulanan utamanya bersumber dari kenaikan harga sayuran akibat terbatasnya pasokan lokal di tengah tingginya permintaan masyarakat.

Faktor cuaca ekstrem dan penurunan kesuburan lahan turut memengaruhi produktivitas. Sementara itu, berkurangnya pasokan ikan segar pasca-Idulfitri dan cuaca ekstrim yang menghambat aktivitas melaut juga menjadi pemicu naiknya harga ikan.

Secara spasial, seluruh wilayah yang disurvei Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Tanjungpandan tercatat mengalami inflasi bulanan tertinggi yaitu sebesar 0,95% (mtm).

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yaitu ikan bulat, sawi hijau dan ikan kerisi. Setelah itu diikuti oleh Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bankga Barat yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,85% (mtm) dan 0,66% (mtm).

Baca Juga  Green Leadership Indonesia Edukasi Perubahan Iklim di SMPN 9 Pangkalpinang

Selanjutnya, Kabupaten Belitung Timur tercatat sebagai daerah dengan inflasi bulanan terendah yaitu sebesar 0,60% (mtm). Komoditas dominan yang memberikan andil inflasi di Kabupaten Belitung Timur yaitu sawi hijau, kangkung dan cumi-cumi.

Secara tahunan Kota Pangkalpinang tercatat mengalami inflasi tertinggi yakni sebesar 1,67% (yoy), dengan komoditas utama yang memberikan andil inflasi yaitu bayam, sigaret kretek mesin (SKM) dan kopi bubuk. Kemudian, diikuti oleh Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Bangka Barat yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 1,64% (yoy) dan 1,48% (yoy).

Selanjutnya, Tanjungpandan tercatat sebagai daerah dengan inflasi tahunan terendah yaitu sebesar 0,23% (yoy). Komoditas dominan yang memberikan andil inflasi di Tanjungpandan yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM), ikan kembung dan cabai merah.

Baca Juga  Kebutuhan Beras Babel 176.000 Ton, tapi Produksi saat Ini Baru Capai 27 Persen

Lebih lanjut, Rommy menambahkan Bank Indonesia terus bersinergi dengan TPID dan mitra strategis lainnya dalam menjaga inflasi para rentang yang rendah dan stabil.

Hal ini sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia dan TPID terhadap 3 (tiga) langkah strategis pengendalian inflasi yaitu menjaga inflasi 2025 pada kisaran sasaran nasional 2,5±1% dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, menjaga inflasi harga bergejolak dalam kisaran 3,0-5,0% dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan penyusunan peta jalan pengendalian inflasi 2025-2027.

Kerangka kebijakan 4K dalam pengendalian inflasi yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif akan terus diperkuat.

Dalam rangka mendukung keterjangkauan harga bahan pokok, dari periode Januari s.d April 2025 telah dilaksanakan ±23 kali sidak pasar di seluruh wilayah di Bangka Belitung baik yang dipimpin langsung oleh Kepala Daerah maupun oleh perwakilan instansi terkait.