Sastrawan Susah, Industri Buku Loyo: Pemerintah Bisa Apa?

Penulis: dr. Faturrachman — Dokter umum di RSUD Junjung Besaoh, Bangka Selatan

Tiga hari ini (25-27 Mei 2025), Harian Kompas menerbitkan liputan khusus mengenai kesejahteraan sastrawan.

Isu tersebut patut diangkat karena sastrawan adalah salah satu profesi yang ‘teraniaya’.

Royalti dari penjualan bukunya hanya 10%, pajak yang ditagihkan besar, sementara omset bukunya kecil dan marak pembajakan.

Akibatnya, uang yang diterima penulis tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi untuk menabung guna persiapan masa tua.

Dalam liputan tersebut, diangkat kisah Martin Aleida (81) dan Muram Batu (46), dua orang sastrawan yang mengalami kesulitan hidup karena penyakit yang mereka idap.

Martin Aleida terduduk di kursi roda karena kaki kanannya sudah diamputasi, sementara Muram Batu bergantung pada istrinya setelah terkena stroke tahun 2021 silam.

Hanya segelintir sastrawan yang makmur dari royalti bukunya. Mayoritas sastrawan harus ‘memutar otak’ mencari kerjaan lain, seperti dosen (Seno Gumira Ajidarma, Sapardi Djoko Damono, Budi Darma), wartawan (Putu Wijaya), penerjemah, kreator konten, dan lain-lain untuk menopang nafkah keluarga.

Sewaktu bersekolah di bangku SMA, saya punya beberapa teman yang memiliki bakat natural dalam bidang kesusastraan.

Tapi dari sekian banyak yang berbakat, hanya satu orang yang melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Budaya. ‘Prodigi sastra’ lainnya memilih kuliah dan bekerja di bidang lain karena pertimbangan kurangnya pengakuan publik, ketidakpastian karir dan instabilitas penghasilan bila menjadi sastrawan penuh waktu.

Seringkali kita, para khalayak awam ini, lupa bila karya sastra (novel, kumpulan cerpen, puisi, dsb) bukan hanya produk kebudayaan dan bentuk ekspresi kesenian.