Pemerintah semestinya mengedepankan prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan dalam mengelola sumber daya alam. Pembangunan haruslah bersifat inklusif mengedepankan perlindungan terhadap sumber daya alam dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar bukan hanya segelintir pihak atau perusahaan tambang.

Keberadaan KIP yang merugikan nelayan, mengancam ketahanan lingkungan pesisir dan Wilayah tangkap yang sebelumnya produktif kini menjadi rusak ini bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap masyarakat kecil dan pelestarian lingkungan hidup. Penolakan terhadap operasi KIP bukanlah bentuk anti investasi, melainkan perlawanan terhadap eksploitasi yang tidak mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu bertindak tegas terhadap operasi KIP yang melanggar aturan dan berdampak negatif terhadap masyarakat. Dampak jangka panjang yang timbul dari operasi KIP sangat mengkhawatirkan. Laut yang rusak tidak hanya berarti hilangnya sumber ekonomi, tapi juga merusak rantai ekosistem yang akan berdampak pada generasi mendatang.

Baca Juga  Tambang Timah dan Ancaman Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat

Anak cucu masyarakat nelayan terancam tidak lagi bisa menikmati kekayaan laut yang selama ini menjadi warisan leluhur. Kerusakan yang ditimbulkan sudah terlihat dari air laut yang keruh dan tercemar, sementara itu membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa pulih kembali. penolakan terhadap KIP adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap masa depan lingkungan dan generasi penerus.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan semua pemangku kepentingan untuk mendengar dan menghormati suara masyarakat pesisir.

Laut bukan hanya soal sumber daya ekonomi, tapi juga identitas, budaya, dan keberlangsungan hidup. Kami mendukung penolakan terhadap KIP di Laut Bembang dan mendesak penghentian operasionalnya demi melindungi hak nelayan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut di wilayah Jebus dan Simpang Teritip.

Baca Juga  Kokurikuler SAKTI: Menemukan Makna di Sela-Sela Tumpukan Views

Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi lingkungan, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk berdiri bersama nelayan. Suara mereka adalah suara kita semua suara yang menuntut keadilan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan yang manusiawi.

Mari kita tolak keberadaan KIP di Laut Bembang dan seluruh wilayah laut tangkap nelayan di Bangka Barat. Mari kita jaga laut kita demi hari ini dan generasi yang akan datang. Jika pemerintah sungguh hadir untuk rakyatnya, maka pemerintah harus berpihak pada laut yang lestari dan nelayan yang mandiri, bukan pada kepentingan jangka pendek yang merusak.