Kedua, persoalan daerah aliran sungai (DAS) untuk pengairan persawahan di Desa Rias.

“Hal ini sudah penah disampaikan langsung perwakilan masyarakat di RDP DPRD Basel Kabupaten, tapi hasilnya tidak ada hanya wacananya saja, sampai-sampai masyarakat Basel datang ke dewan provinsi untuk bertanya masalah tersebut, ini sangat miris sekali,” katanya.

Ketiga, potensi korupsi yang disebutkan KPK, Basel ini tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keempat, persoalan aset yang tidak kunjung selesai serta masalah BUMD Basel.

“Kelima, masalah kasus pencabulan anak-anak yang ada di Basel, terutama yang terjadi di Kecamatan Payung. Hal ini menjadi atensi langsung kapolda untuk ditindaklanjuti permasalahan hukumnya,” jelas Rosidi.

Baca Juga  Selain Rumah Terapi, RF Juga Terlibat Curat di Kediaman Pensiunan PNS di Toboali

“Keenam, masalah pertambangan ilegal yang ada di darat maupun di laut, dan masalah penyelundupan dari pelabuhan Belitung ke Pelabuhan Sadai, kenapa seakan-akan ada pembiaran. Seharusnya sebagai anggota DPRD, saya sarankan mengkritiklah hal-hal levelnya lebih tinggi sedikit yang benar-benar harus dikritisi, karena masih banyak persoalan besar yang menjadi kontrol bukan masalah perform DJ, mereka ini sukarela menampilkan keahlian demi meramaikan tempat wisata kita, sehingga ada pertumbuhan perekonomian dari sisi UMKM,” lanjut Rosidi.

Ketujuh, masalah pertumbuhan ekonomi yang saat ini  melesu khususnya di Basel. Seharusnya sebagai anggota DPRD Basel memikirkan bagaimana solusinya jangan sampai apa yang dikatakan malah menggerus ekonomi masyarakat.

“Mari berbicara cara meningkatkan ekonomi Basel. Bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi pelaku UMKM,” tutupnya.

Baca Juga  Nekat Gadai 2 Mobil Rental, Mantan Honorer Pemkab Basel Diciduk Polisi

Terpisah, timelines.id berupaya mengonfirmasi Soni Dewangga terhadap statemen Rosidi.