Masyarakat adat setempat pun hidup berdampingan dengan alam selama ratusan tahun, menggantungkan hidup dari laut dan hutan secara berkelanjutan. Bagi mereka, alam bukan sekadar sumber daya, melainkan bagian dari identitas dan warisan leluhur.

Suara Penolakan dari Berbagai Arah

Rencana tambang nikel di Raja Ampat langsung menuai gelombang penolakan. Tokoh adat, aktivis lingkungan, bahkan warga biasa menyuarakan keresahan mereka. “Kami tidak menolak pembangunan,” ujar Yulianus Mambrasar, seorang pemuda lokal yang aktif dalam gerakan lingkungan.

“Tapi tolong, jangan hancurkan masa depan kami demi keuntungan jangka pendek.” Lembaga-lembaga lingkungan seperti Greenpeace dan WALHI juga angkat suara, menekankan bahwa kerusakan ekologis yang mungkin timbul akan jauh lebih besar dari nilai ekonomi tambang itu sendiri.

Baca Juga  Rumah: Surga Kecil Tempat Jiwa Kembali Pulang

Isu tambang nikel di Raja Ampat bukan hanya soal kebijakan energi atau ekonomi nasional. Ini adalah pertaruhan antara mengejar pertumbuhan dan menjaga keberlanjutan. Apakah benar kita rela mengorbankan salah satu kawasan alam paling berharga di dunia demi seonggok logam?

Pemerintah daerah Raja Ampat sendiri telah meminta agar izin-izin tambang yang terbit tanpa proses konsultasi publik yang memadai segera ditinjau ulang. Warga berharap keputusan yang diambil ke depan tidak hanya berdasarkan angka-angka, tetapi juga pada nurani dan akal sehat. Karena jika alam Raja Ampat rusak, bukan hanya masyarakat Papua yang kehilangan, tapi kita semua — sebagai warga dunia — yang akan menanggung akibatnya.

Baca Juga  Merdeka, Tapi Tidak Merdeka