Korupsi, misalnya,  bukan hanya perilaku yang tak pantas, tetapi melanggar hukum_bahkan dalam arti “ruh” kemerdekaan progresif; korupsi adalah pengkhianatan terhadap negara dan bangsa yang layak dihukum seberat-beratnya__bukan diberi abolisi atau amnesti.

Tantangan sebenarnya baru dimulai ketika bagaimana mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan:

  1. Perlu membuat perencanaan strategis yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan pembangunan. Sebagai perbandingan di zaman Orde Baru bentuknya Repelita, Pelita.
  2. Bagaimana mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan.
  3. Pemerintah perlu memberdayakan masyarakat sebagai subyek untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan meningkatkan kemampuan mereka.
  4. Prioritas membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
  5. Penting membuat kebijakan yang tepat untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  6. Tentu kelestarian lingkungan hal yang in-heren melekat; bukan merusaknya.

Dengan demikian, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga  Awan Gelap Masih di Atas Hukum

Soal Mentalitas

Mentalitas sangat penting dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Beberapa aspek mentalitas yang dapat membantu:

Mentalitas Pertumbuhan (1) adalah keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran; Lalu diikuti dengan (2) kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan tantangan baru. Resiliensi (3) mampu menghadapi kesulitan dan kegagalan dengan tetap optimis dan berusaha untuk bangkit. (4) Kreativitas, mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dan (5) Mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks pembangunan negara, mentalitas yang positif dan proaktif dapat membantu masyarakat dan pemerintah untuk:

Menghadapi tantangan dan kesulitan dengan percaya diri dan optimis; Membangun kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan pembangunan; Meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja; Membangun kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Secara keseluruhan konsep itu pernah diungkapkan okeh August Comte (1798-1857 dengan jargon savoir pour prEvoir,prEvoir pour pouvoir, mengetahui (mengenali resiko dan bahaya) untuk memprediksi, memprediksi untuk bisa bertindak (mengantisipasi). Bernegara tidak lain adalah usaha mengorganisasi masyarakat. Celakalah, jika penyelenggara negaranya tak memiliki pengetahuan, taunya hanya ingin berkuasa.

Baca Juga  Menangani Masalah Siswa dengan Segitiga Restitusi, Efektifkah?

Kegagalan negara bukan karena kekuasan asing an-sich, melainkan para nasionalis yang salah urus dan tidak becus mengurus negara dengan benar. Mereka tunapengetahuan bernegara atau bisa jadi tidak mau tau sehingga membiarkan negara masuk dalam jurang kehancuran, korupsi  merajalela, kolusi, korupsi dan nepotisme tidak  diantisipasi, politik dinasti dibiarkan tumbuh subur, dan didikte oleh kekuatan dan kemaun oligarki.

Tentu rakyat tidak boleh diam saja jika menyaksikan hal-hal demikian terjadi. Paling tidak ada dua macam pengetahuan bernegara yang menentukan nasib suatu bangsa__dan keduanya saling terkait tidak bisa dipisahkan.

Pertama, lepas dari urusan teknis-birokratis, penyelenggara negara seharusnya menjiwai konstitusi yang menjadi fondasi negara Indonesia. Tanpa penjiwaan ini, penyelenggara negara hanya akan jadi bagian dari mesin kekuasaan dan hanya mengabdi kepada kekuasaan.

Kedua, pengetahuan yang dimiliki itu tidak cukup hanya sesuatu yang normatif, tetapi juga antisipatif.  Penyelenggara negara seyogyanya paham akan tanda-tanda zaman, mengantisipasi pelbagai tantangan dan bahaya yang mungkin timbul dalam perjalanan bangsa ke depan. Antisipasi dimaksudkan agar pemerintah dapat mengarahkan kebijakan dan tindakan yang dilakukan didasari pada suatu pengetahuan tentang masa depan.

Baca Juga  Pro Kontra Uang Pensiun DPR

Memberi makna kemerdekaan progresif maksudnya melihat persoalan negara pada jangkauan jauh ke depan, memperhatikan rakyat sepenuhnya agar terwujud kepastian hukum dan keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan di segala bidang.

Jadi, perayaan kemerdekaan bukan sekadar ritual tanpa makna atau diwarnai sekadar perlombaan lari karung, makan kerupuk atau panjat pinang.

Kemerdekaan progresif konsep yang menginginkan kemandirian ekonomi; kemerdekaan sosial yaitu mencapai kesetaraan sosial dan keadilan sosia__melalui perubahan sosial yang progresif dan inklusif.

Kemerdekaan politik, berarti mencapai pemerintahan yang demokratis dan partisipatif terutama dalam pengambilan keputusan. Kemerdekaan hukum artinya memperbarui dan memperbaiki sistem hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat__bukan hukum diintervensi oleh kekuasaan sehingga terjadi a buse of power.

Kemerdekaan progresif dengan demikian adalah menciptakan masyarakaat yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang.