Namun, implementasinya di Bangka Selatan masih terkendala oleh minimnya literasi, padahal data objek pemajuan kebudayaan di dalam PPKD sangatlah banyak, layak dijadikan sebagai bahan ajar mulok yang wajib terstandarisasi, berbasis penelitian, dan kontekstual.

Tanpa dukungan data etnografis dan historis yang kuat, muatan lokal berisiko menjadi bersifat umum dan tidak menyentuh akar budaya spesifik Bangka Selatan. Kesenjangan ini menegaskan perlunya sebuah pendekatan kolaboratif untuk merumuskan kurikulum mulok yang evidence-based dan berbasis pada kebutuhan kultural daerah.

Kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan dengan Akademisi dapat merepresentasikan model sinergi yang ideal. Dindikbud memiliki mandat kebijakan, akses ke institusi pendidikan, dan jaringan dengan komunitas budaya.

Baca Juga  Tarian Bubung Tujuh Hantarkan Sanggar Lawang Budaya Juara I pada Kemilau Pesona 2023

Sementara akademisi dalam hal ini Perguruan Tinggi khususya disiplin ilmu sosial memiliki kompetensi metodologis dalam penelitian sosial-humaniora, termasuk antropologi, dan sosiologi yang dapat dikontribusikan untuk analisis kebijakan budaya, serta memperkaya khazanah literasi kebudayaan.

Kolaborasi ini memadukan otoritas kebijakan (policy authority) dengan kapasitas keilmuan (academic rigor), sehingga mampu menghasilkan output yang tidak hanya akademis tetapi juga aplikatif dan terukur.

Oleh sebab itu, diperlukan sinergitas antar semua pemangku kepentingan demi mewujudkan peradaban baru kulturasi budaya. Kerangka pendidikan di era digital saat ini memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi.

Sehingga dukungan teknokratik, akademik, dan politik sangat dibutuhkan dalam rancangan kebijakannya. Hal ini  dibutuhkan demi kualitas perencanaan program urusan pendidikan dan kebudayaan di daerah lebih baik dan kompetitif.

Baca Juga  Tabungan Kurban: Agar Semua Bisa Berkurban