Kebohongan dalam Politik

Oleh: Sobirin Malian — Dosen Fakultas Hukum Univesitas Ahmad Dahlan

Kebohongan selalu mewarnai dunia politik. Seorang politisi atau seorang pejabat seolah sudah terbiasa dengan kebohongannya. Padahal publik sangat paham, apa yang ia katakan atau ia janjikan semua adalah kebohongan.

Lalu politik seolah adalah kebohongan itu sendiri. Mungkin ini pula yang menyebabkan salah satu penilaian bahwa politik dianggap kotor.

Jika diamati kebohongan dalam politik terjadi karena beberapa alasan utama: (1) politisi sering menggunakan kebohongan untuk membangun dukungan dan keyakinan palsu demi memenangkan pemilihan atau mencapai tujuan tertentu. (2) Kebohongan juga digunakan untuk menghindari kecanggungan, membuat kesan yang baik, atau membuat orang lain merasa senang.

Dalam konteks politik, kebohongan bisa menjadi alat strategis yang sengaja dipilih ketika keuntungan yang didapat lebih besar daripada kerugian yang mungkin dihadapi. Fenomena ini tidak hanya sekadar tindakan spontan, melainkan sebuah keputusan yang diperhitungkan secara cermat.

Selain itu, kebohongan dalam politik bisa sangat menular dan menjadi candu, sehingga politisi yang sudah sukses berbohong cenderung mengulanginya lagi_berkali-kali. Masyarakat pun, dalam banyak kasus, sering menerima kebohongan tersebut karena sesuai dengan apa yang ingin mereka dengar.

Secara psikologis, manusia juga punya kemampuan alami untuk berbohong dalam berbagai situasi sehari-hari, termasuk dalam politik, yang membuat kebohongan menjadi hal yang lumrah dan terus berulang dalam dunia politik.

Di masa lalu, beberapa filsuf yang pernah menulis tentang kebohongan dan menunjukkan keprihatinan terhadap keadaan itu cukup banyak, antara lain: Lars Svendsen, filsuf Norwegia yang menulis buku “Filsafat Kebohongan.”

Ia mengulas kebohongan dari sudut pandang etika dan kemanusiaan, mengajak kita merenungkan mengapa manusia sering memilih dibohongi daripada menghadapi kejujuran yang menyakitkan. Svendsen melihat kejujuran sebagai kekuatan yang paling manusiawi meski rentan.

Filofos Socrates, yang menurut beberapa interpretasi, percaya bahwa filsuf mencintai kebenaran, tetapi juga mengakui bahwa kebohongan bisa memiliki kegunaan politik. Namun, cinta pada kebenaran tetap mendasari filsafatnya.

Friedrich Nietzsche yang menulis tentang kebenaran dan kebohongan dalam makna ekstra moral, memperlihatkan bahwa kebenaran dan kebohongan bisa menjadi konteks yang lebih luas dalam pemikiran filosofis.

Kebohongan, kata Nietzsche dapat menjadi alat untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan dalam masyarakat yang kompleks.  Moralitas tradisional dapat menjadi bentuk kebohongan yang digunakan untuk mengontrol dan menekan individu.

Nietzsche mengkritik moralitas absolut yang dianggapnya sebagai bentuk kebohongan yang tidak mengakui kompleksitas dan nuansa kehidupan manusia.

Implikasi Pandangan Nietzsche, tentang kebohongan dapat mengarah pada relativisme moral, di mana tidak ada nilai moral absolut.Pendapat Nietzsche juga dapat digunakan untuk mengkritik dogmatisme dan fanatisme yang dapat menyebabkan konflik dan kekerasan.

Di Indonesia ada Buya Hamka, yang dari perspektif Islam menyatakan bahwa manusia fitrahnya condong pada kebenaran dan berbohong memiliki dampak negatif yang sangat serius bagi masyarakat. Dalam bukunya “Bohong di Dunia,” ia membedakan antara jujur dan bohong secara filosofis, menegaskan pentingnya kejujuran untuk menciptakan masyarakat yang berintegritas.

Dari yang tercatat, Lars Svendsen dan Buya Hamka secara khusus menunjukkan keprihatinan atas kebohongan dan mengajak refleksi mendalam tentang dampaknya bagi manusia dan masyarakat.

Socrates dan Nietzsche juga membahas kebohongan dalam konteks filosofis yang lebih luas terkait kebenaran dan politik namun lebih “mengaburkan” secara moral.

Dampak Kebohongan