Oleh: Nurul Aryani — Aktivis Dakwah Islam

Tragedi seorang anak berusia 10 tahun di NTT yang memilih bunuh diri meninggalkan pilu yang mendalam. Terutama ketika diketahui bahwa sang anak sebelumnya meminta dibelikan pulpen dan buku senilai sepuluh ribu rupiah namun tidak diberikan oleh ibunya. (Kumparan,05/02/25)

Yohanes yang memilih bunuh diri di tengah kemiskinan ekstrem yang melanda keluarga mereka ternyata merupakan penerima PIP (Program Indonesia Pintar) namun bantuan yang diterima belum bisa dicairkan karena terkendala administrasi yakni ibunya belum mengurus surat domisili.

Sebab KTP ibunya beralamat di tempat lain yang berbeda dari tempat ia tinggal. Nahasnya, sebelum uang diterima, si anak telah kadung putus asa dan memilih gantung diri. Tekanan ekonomi, keinginan sederhana yang tidak terpenuhi ditambah dengan kenyataan pahit bahwa ternyata Yohanes yang sekolah di sekolah negeri harus membayar uang 1,2 juta rupiah ke sekolah selama satu tahun. Orangtuanya sudah membayar 500ribu dan masih kurang 720ribu rupiah. (CNN Indonesia, 05/02/26)

Baca Juga  Memerangi Judi Online dan Pinjol Ilegal: Pentingnya Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Generasi Muda

Sistem Kapitalisme Gagal Melindungi Generasi

Sistem kapitalisme yang berorientasi pada materi/uang telah gagal melindungi generasi. Kapitalisme menjadi sistem yang rusak dan melahirkan kerusakan. Sebab, dengan diterapkan sistem kapitalisme dalam kehidupan lahirlah aturan yang berorientasi keuntungan atau kepentingan jauh dari nilai mengurusi (meriayah) rakyat yang memang secara materi dinilai tidak menguntungkan bahkan bisa buntung.

Kapitalisme melahirkan negara yang menjelma menjadi sosok pebisnis serta penguasa-penguasa yang sibuk memgumpulkan hal-hal berbau materialistis, kekayaan, ketenaran/pamor, hingga kekuasaan terus menerus melahirkan negara dan penguasa yang abai dalam menjaga rakyat.

Kasus Yohanes hanya salah satu yang naik ke permukaan, tidak ada jaminan hal serupa tidak terulang pada anak yang lain selagi diterapkan sistem kapitalisme. Indonesia telah menjadi negara dengan angka bunuh diri anak tertinggi se-Asia Tenggara. Anggota KPAI menyatakan pada tahun 2023 ada 46 anak mengakhiri hidup, tahun 2024 ada 43 anak mengakhiri hidup, dan di tahun 2025 ada 26 anak mengakhiri hidup. Masuk awal tahun 2026 ini sudah ada tiga anak yang memilih bunuh diri. (Kompas, 05/02/26)

Baca Juga  Menakar Pembangunan PLTN Pulau Gelasa: Dari Aspek Lingkungan hingga Liberalisasi Listrik

Betapa pilu, usia anak yang seharusnya sibuk bermain dan berbahagia justru memilih mengakhiri hidup karena berbagai beban berat yang diderita akibat sistem kapitalisme. Kapitalisme melahirkan kemiskinan ekstrem dan permanen, cacat moral dan menyuburkan bullying, bahkan melahirkan sistem pendidikan dan kesehatan yang mahal dan justru rawan dibisniskan.

Kapitalisme membebaskan monopoli harta/kekayaan milik umum. Kekayaan yang harusnya dikelola oleh negara dan didistribusikan kepada rakyat justru dikuasai korporat. Rakyat? Hanya menerima sisa-sisanya yang tidak seberapa. Melahirkan kemiskinan ekstrem dan permanen sebab kekayaan alam dan hajat hidup orang banyak justru dikuasai dan dibisniskan segelintir orang.

Rakyat jadi susah bahkan amat sulit untuk memperoleh harta dan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat liberalisme (kebebasan) kepemilikan dan monopoli hajat hidup orang banyak.

Kapitalisme juga melahirkan sistem pendidikan yang belum berhasil membentuk karakter yang bertakwa dan bermental kuat pada generasi. Pendidikan justru banyak jadi lahan basah untuk berbagai celah rupiah. Walau sekolah di sekolah negeri tetap saja ada pungutan-pungutan yang entah untuk apa. Tidak jarang pungutan ini sangat memberatkan bahkan juga dipungut pada anak yang tidak mampu.

Baca Juga  Pola Pikir Kepulauan untuk Bangka Belitung: Menjadikan Laut dan Daratan Saling Menguatkan

Negara kapitalisme juga sangat ribet dalam membantu rakyat. Sudah sering nampak berbagai bantuan justru dipersulit dengan administrasi. Seolah administrasi lebih penting dari nyawa atau diri masyarakat itu sendiri. Mulai dari mencuatnya bantuan bencana harus bawa KK hingga kondisi kritis tapi belum ditolong karena kendala administrasi dan berbagai fakta lain yang mudah ditemukan di media.

Dalam kasus Yohanes, hanya karena beda domisili ibunya dengan kartu identitas dan sekolah/tempat tinggal Yohanes justru jadi penghambat bantuan. Amat miris sekali, bagaimana sulitnya menerima bantuan dalam negara kapitalis. Jikapun dapat bantuan, toh sebenarnya angkanya juga sangat kecil. Sangat tidak cukup untuk mengcover kebutuhan keluarga yang kurang mampu.