Masyarakat kita tampaknya sedang terjebak dalam kebudayaan simbolik, di mana penampilan lebih bermakna daripada isi, dan gelar lebih berharga daripada kapasitas. Dalam logika seperti ini, huruf-huruf di depan dan belakang nama menjadi semacam “pakaian sosial” yang wajib dikenakan agar dihormati.

Kita bisa melihatnya dalam banyak pertemuan resmi. Seseorang baru dianggap pantas bicara kalau di depan namanya ada sebutan “Dr.” atau “Prof.”

Padahal, tak jarang isi bicaranya kosong, retorika tanpa refleksi. Sementara yang tak punya gelar, meskipun pikirannya tajam dan pengalamannya luas, sering diabaikan karena tak punya “simbol keilmuan” di depan nama. Di titik ini, kita sebenarnya sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting dari gelar: kerendahan hati intelektual.

Gelar memang bisa menunjukkan bahwa seseorang pernah belajar, tapi tidak selalu berarti ia memahami makna belajar itu sendiri. Karena belajar bukan sekadar memperoleh sertifikat, tapi menumbuhkan kesadaran dan kebijaksanaan.

Ada hal menarik jika kita kaitkan dengan politik elektoral di Indonesia. Di banyak daerah, calon kepala daerah merasa perlu menonjolkan gelarnya di baliho. Huruf “SH”, “Drs”, “Dr.” atau “M.Si.” ditulis besar-besar, seolah itu jaminan kecerdasan dan moralitas. Kadang bahkan dipalsukan agar terlihat lebih “terdidik”.

Kita seolah hidup dalam masyarakat yang lebih percaya pada simbol formal daripada rekam jejak nyata. Fenomena ini sejalan dengan apa yang disebut sosiolog Jean Baudrillard sebagai “simulakra”. Yang menggambarkan di mana tanda-tanda (seperti gelar, seragam, lambang) kehilangan makna aslinya dan menjadi simulasi dari sesuatu yang sudah tidak nyata lagi.

Baca Juga  CSR Solusi Anggaran?

Akibatnya, gelar menjadi alat politik identitas baru. Ia tak lagi berfungsi sebagai ukuran keilmuan, tapi sebagai penanda gengsi sosial. Maka tak heran jika banyak orang kini berjuang mati-matian mendapatkan gelar apa pun, asal bisa menempel di kartu nama. Padahal, ilmu yang sejati tidak butuh pengakuan dari papan nama. Ia tumbuh dalam kesunyian, dalam kerja, dan dalam kejujuran.

Antara Instan dan Proses

Di zaman sekarang, segalanya ingin serba cepat. Makanan cepat saji, hasil instan, karier instan, bahkan gelar instan. Kita hidup dalam logika waktu yang makin singkat, di mana proses dianggap hambatan. Padahal, proses itulah inti dari pendidikan. Gelar hanyalah penanda kecil di ujung perjalanan panjang itu.

Seseorang yang benar-benar belajar tahu bahwa ilmu tidak bisa dibeli. Ia harus dicari dengan ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk salah. Tapi dalam masyarakat yang terobsesi dengan citra, proses semacam itu dianggap tidak efisien.

Maka muncullah pasar gelar, kampus abal-abal, seminar “berbayar dapat sertifikat”, dan “doktor internasional” yang diperoleh tanpa disertasi. Semua ini menandakan satu hal: kita kehilangan rasa hormat terhadap proses.

Baca Juga  Sinting: Manifesto bagi Para Pendobrak

Yang lebih mengkhawatirkan bukan sekadar banyaknya gelar palsu, tapi lunturnya rasa malu akademik. Dulu, seorang sarjana yang ketahuan menyalin karya orang lain akan menanggung malu besar. Sekarang, bahkan plagiarisme bisa disulap dengan alasan administratif.

Lembaga pendidikan pun harus bercermin. Ketika kampus lebih sibuk mengejar jumlah lulusan daripada kualitas lulusan, ketika akreditasi dijadikan prestise semu, maka sistem itu sendiri memberi ruang bagi lahirnya “sarjana cepat saji”.

Padahal, pendidikan seharusnya melahirkan manusia yang jujur, bukan sekadar manusia yang pandai berpura-pura pandai.

Hukum memang sudah ada, tegas dan keras. Tapi hukum tidak akan berarti tanpa kesadaran moral kolektif. Gelar bukanlah pakaian kemuliaan yang bisa dibeli di toko simbolik. Ia adalah amanah pengetahuan.

Jika kita benar-benar mencintai ilmu, maka cara terbaik menghormatinya adalah dengan jujur terhadap prosesnya. Tidak ada yang salah dengan keinginan berpendidikan tinggi, tapi yang salah adalah memalsukan usaha itu demi pengakuan sosial.

Negara memang harus tegas menegakkan aturan, tapi masyarakat pun harus ikut belajar menilai ulang makna kehormatan. Sebab, masyarakat yang menghargai kepalsuan akan melahirkan pemimpin yang palsu pula.

Refleksi di Warung Kopi

Di sebuah warung kopi di pasar Sungailiat, saya pernah berbincang dengan seorang kawan lama. Ia menatap koran di meja, di mana terpampang berita tentang seorang pejabat yang dituduh dan ketahuan memakai ijazah palsu. Ia menggeleng pelan dan berkata, “Lucu juga ya. Orang sekolah tinggi-tinggi supaya dianggap pintar. Tapi sekarang, orang malah pura-pura sekolah supaya dianggap pintar.”

Baca Juga  Nyungkur di Pesisir Pantai: Keseimbangan Nilai Budaya dan Ekonomi Masyarakat Toboali

Barangkali di situlah letak masalah kita hari ini. Kita terlalu sibuk menjadi tampak pintar, sampai lupa bagaimana menjadi benar-benar belajar. Kita ingin cepat diakui, tapi malas menempuh jalan panjang yang sepi dan melelahkan. Kita mengejar simbol, tapi melupakan makna. Gelar memang penting, tapi kejujuran jauh lebih berharga.

Bangsa ini tidak akan maju hanya karena banyak orang bergelar tinggi, tapi karena banyak orang yang sungguh-sungguh mau berpikir, bekerja keras, dan tetap rendah hati.

Kita boleh punya huruf apa pun di depan ataupun belakang nama, tapi yang akan dikenang nanti bukan “Dr.” atau “Prof.” itu, melainkan bagaimana kita memakai pengetahuan untuk menebar manfaat. Jangan biarkan negeri ini menjadi negara gelar, tempat di mana huruf-huruf lebih dihormati daripada akal sehat.

Mari kembali menghargai ilmu sebagai jalan, bukan tujuan. Proses sebagai kebanggaan, bukan hambatan. Dan kejujuran sebagai inti dari segala pencapaian. Karena pada akhirnya, gelar sejati manusia bukanlah yang tertulis di ijazah, tapi yang tercatat di hati dan amalnya. Salam Takzim.