Labelisasi Kemiskinan: Tinjauan Sosiologis atas Kebijakan Pemasangan Stiker “Keluarga Miskin” pada Penerima Bansos

Oleh: Muhammad Hugen – Mahasiswa Universitas Bangka Belitung

Kebijakan pemerintah dalam menempelkan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” pada rumah penerima bantuan sosial memunculkan perdebatan hangat di ruang publik. Secara normatif, niat awal kebijakan pemasangan stiker tersebut untuk memastikan bansos tepat sasaran karena adanya masyarakat yang dinilai mampu namun tetap ingin menerima bantuan sosial.

Dalam hal ini pemerintah, melalui dinas sosial, berupaya menciptakan mekanisme kontrol sosial yang membuat penerima bantuan lebih transparan dan akurat. Dengan adanya tanda visual di rumah penerima, diharapkan masyarakat ikut berperan dalam pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidaktepatan sasaran bantuan.

Baca Juga  Memakmurkan Masjid Kampung Seperti Masjid Jogokariyan, Mengapa Tidak?

Bahkan, dalam praktiknya, terdapat tidak sedikit warga yang memilih mengundurkan diri dari daftar penerima karena enggan dicap sebagai keluarga miskin ataupun merasa mampu. Dalam kerangka administratif, kebijakan ini tampak berhasil mendorong kejujuran sosial.

Namun, di balik niat baik tersebut, kebijakan ini menciptakan realitas sosial yang lebih kompleks. Rumah yang ditempeli stiker berubah menjadi ruang yang terbaca secara sosial, dalam artian ia bukan lagi sekadar tempat tinggal, tetapi simbol status ekonomi yang dapat dibaca oleh siapa pun yang melintas.

Fenomena ini jelas menunjukkan bahwa kemiskinan tidak lagi tersembunyi di balik data statistik, melainkan hadir secara kasatmata dalam bentuk tanda.