Dalam perspektif sosiologi, ini merupakan proses labelling, di mana individu atau kelompok diberi identitas tertentu yang kemudian membentuk cara pandang masyarakat terhadap mereka. Stiker itu menjadi media simbolik yang lebih menegaskan siapa yang “kurang” dan siapa yang “lebih” dalam tatanan sosial sehari-hari dibandingkan siapa yang “layak” dan siapa yang “tidak layak”.

Meskipun kebijakan penempelan stiker “Keluarga Miskin” secara langsung mendorong kejujuran sosial dan transparansi penyaluran bantuan, kebijakan ini menuai kritik tajam dari perspektif kemanusiaan dan sosial.

Masyarakat menilai stiker tersebut tidak manusiawi, karena menandai individu dan keluarga secara publik, yang berpotensi menurunkan martabat dan menciptakan stigma sosial.

Di sisi lain, ini juga bentuk antisipasi pemerintah terhadap beberapa oknum di dalam masyarakat yang secara ekonomi mampu tetapi tetap menginginkan bantuan tersebut sehingga menimbulkan dilema kebijakan yang dalam hal ini menyoroti kesenjangan moral dan etika sosial, di mana kejujuran individu berinteraksi dengan tekanan kebutuhan ekonomi.

Baca Juga  Pentingnya Harmonisasi Berbasis Kearifan Sosial-Budaya

Untuk mengatasi kompleksitas ini, pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme pendataan yang akurat namun sensitif secara sosial, misalnya verifikasi lapangan yang bersifat privasi, dan pendampingan sosial bagi penerima, sehingga tujuan akurasi data dapat tercapai tanpa menimbulkan pergesekan, stigma, atau kehilangan martabat warga.

Dengan pendekatan ini, kebijakan dengan tujuan meningkatkan akuraasi penerima bansos yang dapat tetap efektif secara administratif sekaligus lebih manusiawi dalam konteks sosial.