Dalam kesempatan itu, Dinda juga meminta penjelasan Gubernur BI tentang dana mengendap di bank-bank daerah yang pernah diungkapkan oleh Menteri Keuangan beberapa waktu lalu. Khususnya terkait dengan dana sebesar Rp,2,1 Triliun di Bank Sumsel Babel yang belum jelas siapa pemiliknya.

“Di Babel heboh dana sebesar R2,1 triliun yang tak jelas siapa pemiliknya, Babel atau Sumsel, Babel mengatakan itu milik Sumsel tapi Sumsel membantah. Kesalahannya dimana, Mengendapnya karena apa? Kalau itu salah input, harus ada yang bertanggung jawab,” cecar Dinda.

Menanggapi hal itu Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan data perbankan yang ada di BI, OJK dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) semuanya sama. Karena itu tidak ada perbedaan data tentang dana Pemda di BPD dan BI.

Baca Juga  Bawaslu Babel Temukan 727 Warga Meninggal Dunia Masuk DPSHP

“Begini Bu Dinda, Kemarin banyak bupati walikota mengkonfirmasi dananya di bank daerah dan BI. Sama enggak ya? Podho (sama) dong. Saya ingin mengatakan sejumlah pemerintah provinsi tertentu datang mengkonfirmasi,” kata Perry tanpa menjelaskan penyebab salah input data.

Perry menolak menyebut dana Pemda di BI itu sebagai dana mengendap karena menurutnya rekening itu adalah rekening Pemda yang ada di BPD, Bank Umum dan juga BPR (Bank Perkreditan rakyat). Rekeining tersbut untuk menyimpan pendapatan dan pengeluaran daerah. Akhir September lalu, total jumlahnya kata Perry mencapai Rp.325,57 triliun.

“Saya tak ingin mengomentari sejumlah propinsi tertentu, karena kami juga dapat report dari bank-bank- di daerah. Kalo soal lain-lain ya, silakan Bu Dinda,” ujar Perry menyudahi penjelasannya.

Baca Juga  3 Tersangka Kasus Korupsi Tunjangan Transportasi DPRD Babel 2017-2021, Kembali Diperiksa

Masalah kesimpang-siuran dana Rp.2,1 trilun Ini pernah ditanyakan Dinda kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPD RI dengan Kementrian Keuangan, Senin (3/11).
Ketika itu, Dinda mengatakan data yang simpang siur iitu terjadi di banyak daerah tidak hanya Bangka Belitung. Karena itu, Dinda menyarankan agar ada sinergi antar instansi dengan melakukan Monev atau monitoring dan evaluasi data keuangan secara berkala untuk memperkuat kualitas belanja keuangan di daerah.