Anggota Polri dengan kompetensi, karakter, integritas, dan keahlian khusus dibidang IT, forensik, penyidikan, pelayanan merupakan strategic assets, Reformasi polri harus menekankan pengembangan talenta sebagai aset yang sulit ditiru dengan kata lain Polri harus membangun kapabilitas unik seperti budaya etis, profesionalisme, dan kemampuan respons cepat berbasis data.

2. Dynamic Capability Theory

Teori ini menekankan kemampuan organisasi untuk Sensing (mendeteksi perubahan) terhadap lingkungan sosial, teknologi, ancaman keamanan,Seizing (mengambil keputusan strategis) , Transforming (menyesuaikan struktur, SDM, dan prosedur) dan segera melakukan adaptasi terhadap teknologi digital seperti AI, CCTV analytics, E-Tilang, e-SPKT, e-SKCK.

3. Teori Public Service Motivation (PSM)

Teori PSM ini menjelaskan bahwa aparatur publik termotivasi oleh Dedikasi kepada masyarakat, Komitmen terhadap keadilan, Pengabdian moral dan Pelayanan yang humanis

Teori ini dapat diterapkan pada Polri untuk Menguatkan motivasi pelayanan melalui pendidikan karakter, reward berbasis integritas, dan budaya presisi, Mendorong anggota untuk melihat tugas sebagai pengabdian, bukan sekadar pekerjaan.

4.Teori High-Performance Work System (HPWS)

Teori HPWS ini adalah sistem manajemen SDM berkinerja tinggi yang mencakup Rekrutmen berbasis merit, Pelatihan intensif dan berkelanjutan, Sistem kinerja objektif & transparan, Penggunaan teknologi dalam pelayanan, Budaya kolaboratif dan disiplin dan Penguatan integritas

Penerapan teori ini pada Polri dalam bentuk Rekrutmen yang bebas KKN, Diklat berbasis kasus nyata, Penilaian kinerja berbasis outcome layanan publik, Reward–punishment yang proporsional, Sistem kerja berbasis digital untuk akuntabilitas.

5. Teori Human Capital Theory

Teori ini menjelaskan bahwa SDM merupakan investasi jangka panjang, maksudnya bahwa Polri perlu menanamkan investasi pada penguatan kemampuan personil Polri dibidang kompetensi teknis, kompetensi sosial, kompetensi digital dan kompetensi moral

Baca Juga  Apakah Nadiem Makarim Masih Layak Memimpin Pendidikan Indonesia?

6. Teori New Public Management (NPM) dan New Public Governance (NPG)

Teori NPM ini menekankan pada efisiensi bidang pelayanan publik berbasiskan digitalisasi guna percepatan, peningkatan kinerja personil, dan standar layanan, kolaborasi lintas fungsi kerja dan instansi pemerintah dan lembaga, partisipasi publik, dan transparansi dibidang penegakkan hukum, rekruitmen dan rotasi jabatan berbasiskan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Konsep dari beberapa teori akademik Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik dalam reformasi Polri adalah pendekatan yang memastikan bahwa seluruh sistem pengelolaan sumber daya manusia, mulai rekrutmen, pendidikan, pelatihan, penilaian kinerja, pengembangan karir, hingga budaya organisasi dapat selaras dengan visi misi Polri kedepannya untuk menjadi institusi Polri yang profesional, modern, humanis, dan dicintai masyarakat.

Reformasi Polri adalah proses transformasi yang bertujuan mewujudkan institusi kepolisian yang modern, profesional, humanis, akuntabel dan dicintai masyarakat, ada tiga pilar utama dalam Reformasi Polri yaitu:

  1. Reformasi Kelembagaan yang berfokus pada penataan organisasi, manajemen, dan tata kelola agar lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan keamanan masyarakat.
  2. Reformasi Kultural yang berfokus untuk Mengubah budaya kerja, pola pikir, dan perilaku anggota Polri menuju nilai-nilai pelayanan, integritas, dan kedisiplinan.
  3. Reformasi Operasional bertujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum, dan profesionalisme operasional dengan berbasis teknologi serta prinsip-prinsip transparansi.
Baca Juga  Mendadak Jadi "Dosen" di UBB: Aah, Rasanya Tak Percaya

Namun guna mewujudkan semuanya maka Transformasi ini sangat membutuhkan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia yang kuat dan strategis, karena inti dari reformasi adalah peningkatan kualitas, perilaku, dan kapabilitas personel sehingga tercapai tujuan akhir Reformasi Polri adalah terciptanya Polri yang profesional, Polri yang modern dan Polri yang dicintai masyarakat.

Tuntutan dan tantangan publik yang kritis yang menghendaki adanya perubahan transformasi Polri tidak lepas dari sorotan negatif dari beberapa oknum perilaku personel Polri atas kinerja yang berimbas pada rasa ketidakpuasan terhadap pelayanan dan kinerja Polri dari faktor internal dan faktor eksternal di antaranya:

A. Faktor Internal

  1. Kinerja layanan publik yang belum konsisten

memberikan rasa kepuasan,keadilan dari sisi pelayanan publik dibidang fungsi (SPKT, Reskrim, Lalu Lintas, SKCK) yang masih dianggap lambat, tidak seragam, atau dipengaruhi faktor individu.

  1. Budaya organisasi yang belum sepenuhnya berorientasi pelayanan

Masih ditemukan perilaku aparat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pelayanan masyarakat.

  1. Masih kurangnya kompetensi yang dimiliki dibidang SDM, Kapasitas personel dalam penyidikan msh ditemukan blm profesional, digital policing, komunikasi publik, dan pelayanan humanis di masyarakat belum merata antar wilayah.
  2. Sistem kinerja yang belum terintegrasi penuh, Penilaian kinerja sering berfokus pada administratif, bukan outcome pelayanan yang diberikan.

B. Faktor Eksternal

  1. Perubahan ekspektasi masyarakat 2025

Publik semakin menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan cepat berbasis digital.

  1. Ancaman kejahatan digital berupa

Cybercrime, penipuan online, dan hoaks meningkat pesat.

  1. Disrupsi teknologi (AI, Big Data, CCTV analytics) Polri harus meningkatkan kemampuan pengunaan penguasaan teknologi dan adaptasi organisasi agar tetap relevan.
  2. Penguatan demokrasi dan pengawasan publik, Media sosial memperbesar sorotan terhadap perilaku anggota, sehingga integritas menjadi isu paling strategis.
Baca Juga  Izin Lingkungan yang Sekadar Formalitas: Ketika Legalitas Mengalahkan Etika Ekologis

Makna Strategis transformasi Polri tidak cukup melakukan reformasi prosedural saja namun juga diperlukan adalah Reformasi SDM dari personel polri yang profesional memiliki kompetensi sebagai inti transformasi institusi.

Dari hasil pembahasan terkait tuntutan masyarakat publik terhadap Reformasi Polri menuju Polri yang lebih profesional dan dicintai masyarakat penulis berpendapat perlu dilakukan langkah strategis oleh pimpinan Polri untuk menjawab tantangan Polri kedepan terhadap transformasi Polri dari tiga pilar utama yang telah dijelaskan di atas adalah dapat menggunakan landasan akademik konsep teori Manajemen Sumber Daya Manusia yang disampaikan di atas dengan dikaitkan akan institusi Polri dan juga pentingnya peran Leadership guna memotivasi serta mendorong kinerja personel Polri yang lebih baik.

Peran fungsi pengawasan internal Polri sebagai erly warning dalam tindakan dan perilaku personel Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan guna menghindari kesalahan Standar Prosedur Operasional (SOP) dengan berpedoman pada Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja dan pedoman hidup semua personel dan keluarga Polri.

Sehingga dengan strategi tersebut, Polri dapat mencapai tujuan reformasinya menjadi institusi Polri yang profesional, modern, dan dicintai masyarakat semoga cita-cita, dukungan, harapan masyarakat dan pemerintah menjawab tantangan yang saat ini di institusi Polri kedepannya.