Masalah yang banyak menyita perhatian sewaktu diskusi di UBB itu adalah angka APK-PT Bangka Belitung. Soal ini angkanya memang meningkat dari tahun ke tahun. Lihatlah 14,85 persen (2022), 18,19 persen (2023), dan 20,14 persen (2024). Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional tahun 2024 yang sudah mencapai 32,89 persen, jaraknya terasa menyakitkan.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada hampir di urutan dasar. Kita berada di peringkat 36 dari 38 provinsi. Itu artinya hanya sedikit lebih baik dari Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, bahkan kita ternyata tertinggal dari provinsi-provinsi yang baru kemarin berdiri seperti Papua Barat Daya dan Papua Selatan.

Ini bukan sekadar angka. Kita bisa saja menyampaikan alasan bahwa banyak anak-anak kita yang kuliah di luar. Tetapi daerah lain juga tak berbeda dengan kita. Angka ini tetaplah sebagai cermin keras tentang akses, daya beli, dan harapan keluarga-keluarga di Bangka Belitung terhadap pendidikan tinggi.

Pertanyaannya sederhana tapi menghantam. Mengapa anak-anak kita tidak sampai ke bangku kuliah? Apakah karena ekonomi, jarak, kualitas, atau karena mereka sejak awal tidak pernah diyakinkan bahwa kuliah itu penting dan mungkin? Berbagai penyebab dan kemungkinan solusinya telah coba dibahas di ruang diskusi di kampus UBB yang dipimpin langsung sang rektor, Prof Ibrahim. Walaupun kita mengerti ini bukanlah semata-mata tugas UBB, tetapi juga banyak pihak lainnya di Bangka Belitung. Tinggal kita tunggu bagaimana kolaborasi berbagai pihak itu akan mampu menyelesaikannya kelak.

Baca Juga  Teman Sejati

Untuk Kemanusiaan

Peristiwa ketiga berlangsung dalam suasana haru di sebuah hotel berbintang di Pangkalpinang di acara wisuda S1 dan S2 Institut Pahlawan 12. Di sana, saya mendengar kisah yang membuat dada terasa sesak. Rektor Institut Pahlawan 12, Dr. Darul Arkum, bercerita di pidatonya tentang seorang mahasiswa yang datang menghadapnya karena tak sanggup lagi membayar tunggakan uang kuliah, apalagi biaya wisuda. Orang tuanya hanyalah seorang petani sayur yang menyewa lahan, berpenghasilan sekitar Rp20 ribu per hari, dan masih harus membiayai beberapa anak yang sekolah dan kuliah.

Pimpinan kampus akhirnya sepakat bahwa mahasiswa itu harus tetap lulus dan ikut wisuda. Urusan uang bisa diselesaikan belakangan. “Kami bergerak berdasarkan misi perguruan tinggi kami yaitu sebagai Kampus Perjuangan, Kampus Kebangsaan, dan Kampus Kemanusiaan. Uang memang penting, tetapi ada hal lain yang jauh lebih penting,” ujar Darul. Tepuk tangan panjang menggema di gedung itu. Tepuk tangan untuk kemanusiaan yang masih hidup di tengah kerasnya logika pasar pendidikan.

Baca Juga  Pembelajaran Mendalam: Investasi Masa Depan Pendidikan Indonesia

Tiga peristiwa ini, jika dirangkai, menyiratkan satu pesan kuat: pendidikan di Bangka Belitung butuh perhatian yang jauh lebih serius dan jujur. Benar, secara regulasi, anggaran pendidikan sudah diarahkan minimal 20 persen dari APBD. Namun faktanya, persoalan pendidikan tetap berat. Mungkin karena tantangannya memang kompleks. Atau mungkin juga karena selama ini belanja pendidikan belum sepenuhnya efektif menyentuh akar masalah.

Kita harus jujur mengakui bahwa persoalan pendidikan bukan semata soal gedung dan fasilitas. Sekolah-sekolah kita hari ini sebenarnya sudah jauh lebih baik secara fisik dibanding di masa lalu. Namun kualitas guru, relevansi kurikulum, dan manajemen sekolah justru menjadi pekerjaan rumah paling mendesak.

Pendidikan sejatinya adalah soal suasana. Suasana belajar yang menyenangkan, produktif, dan memotivasi. Suasana yang membuat anak-anak ingin datang ke sekolah, ingin bertanya, ingin mencoba, dan berani gagal. Semua itu hanya mungkin terjadi jika ada guru berkualitas dan profesional, manajemen sekolah yang baik, serta kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang.

Pertanyaannya, apakah itu mungkin diwujudkan di tengah berbagai gangguan? Banyak pihak menuding adanya intervensi dan politisasi dunia Pendidikan. Bagaimana para guru ditarik-tarik ke urusan pilkada dan electoral. Lalu sekolah dijadikan ladang pencitraan, dan kebijakan sering berubah mengikuti siklus kekuasaan. Jika ini benar, maka pendidikan sedang kita korbankan demi kepentingan jangka pendek.

Baca Juga  Seperempat Abad Kepulauan Bangka Belitung: Antara Angka dan Arah Masa Depan

Padahal, jika ada satu sektor yang tidak boleh ditarik-tarik ke arena politik praktis, itu adalah pendidikan. Sebab dari sanalah masa depan Bangka Belitung sedang disiapkan. Atau sebaliknya, justru sedang digagalkan.

Di tengah rinai hujan di bulan Desember, di ruang rapat di Balunijuk, dan di hotel berbintang di acara wisuda Pangkalpinang, saya semakin yakin bahwa Kepulauan Bangka Belitung tidak kekurangan potensi, tetapi sering kekurangan keberanian untuk konsisten. Keberanian untuk menaruh pendidikan dan SDM sebagai prioritas sejati, bukan sekadar jargon pidato.

Ke mana Kepulauan Bangka Belitung hendak dibawa? Jawabannya ada pada pilihan hari ini. Pada apakah kita mau berinvestasi pada manusia, bukan hanya pada tambang. Pada apakah kita mau mendengar suara anak-anak muda, bukan hanya suara modal. Pada apakah kita mau merawat pendidikan sebagai jalan panjang peradaban, bukan sekadar proyek tahunan. Wallahu a’lam bisshawab. Salam takzim.