Oleh: Nurul Aryani- Aktivis Dakwah Islam

Lebih dari empat minggu pascabencana banjir dan longsor Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat wilayah terdampak masih belum pulih. Para pengungsi justru menghadapi beratnya situasi di pengungsian seperti kekurangan bahan pokok dan air bersih. di Tapanuli Tengah misalnya, pengungsi mengeluhkan krisis gizi karena 22 hari hanya mengonsumsi mie instan tanpa protein. (Tribunnews.com, 18/12/2025).

Kondisi lainnya yang dialami pengungsi juga berkaitan dengan masalah kesehatan. BNPB mencatat sedikitnya 577.600 jiwa yang mengungsi memiliki keluhan dominan ISPA, batuk, flu, diare, gatal-gatal, hingga gangguan asam lambung akibat debu, lumpur, dan kondisi pengungsian. Memang kondisi pengungsian masih sangat butuh perhatian. Selain kekurangan air bersih, bahan makanan, obat-obatan, kondisi didalam tenda juga sangat berhimpit-himpitan. Tidak dipisahkan antara anak atau lansia juga laki-laki dan perempuan. Selain problem kesehatan yang disoroti juga masalah keamanan utamanya bagi kelompok rentan yakni perempuan dan anak.

Sebelumnya bencana banjir besar ini melanda 52 Kab/Kota, per 6 Januari 1.178 orang meninggal (laporan laporan Geoportal Data Bencana Indonesia, Selasa, 6 Januari 2026 pagi. Jumlah korban hilang sebanyak 148 orang. Sedangkan sebanyak 142,2 ribu masyarakat masih mengungsi. (Tempo.co, 6/1/2026)

Baca Juga  Ketika Kekuasaan Jadi Topeng

Penangan Bencana Tidak Komprehensif

Tidak bisa dinafikkan berbagai kondisi memilukan yang dialami saudara kita yang terkena bencana karena minimnya mitigasi bencana dan lamban serta tidak komprehensifnya penangan pascabencana. Padahal sudah satu bulan bencana berlalu tapi masih ada wilayah yang berstatus tanggap darurat bahkan belum memiliki akses air bersih dan kesehatan yang memadai. Padahal, penanganan pasca bencana butuh sigap dan tanggap. Secepatnya harus dituntaskan dan dipulihkan sebab berkaitan dengan nyawa dan keselamatan manusia. Walau para pengungsi selamat dari banjir tapi kini mereka mengalami krisis gizi dan berbagai penyakit yang menimpa. Tidak banyaknya stok makanan pokok yang terdistribusi serta kondisi pengungsian yang over kapasitas menjadi salah satu sebab melemahnya daya tahan tubuh pengungsi. Sungguh siapa yang harus ditunjuk untuk segera membangun kembali kehidupan mereka kalau bukan para penguasa?

Penangan pascabencana dalam sistem kapitalisme memang perlu dikritisi. Pasalnya banyak hitung-hitungan yang dikedepankan. Kritik tajam datang dari koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Posko Nasional untuk Sumatra. Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/12/2025), mereka menyoroti ketimpangan antara skala bencana dengan anggaran yang tersedia.

Baca Juga  Opini: Menggali Antusiasme Pembaca terhadap Strategi Pemenangan Pilkada Serentak

Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Edy K. Wahid, mempertanyakan minimnya alokasi dana pemerintah pusat untuk keselamatan warga. Dana BNPB hanya 2,5 triliun itupun dipangkas dari tahun lalu,” ujar Edy.

Ia membandingkan angka tersebut dengan taksiran kerugian awal dari BNPB yang mencapai Rp50 triliun. Menurutnya, dana yang dialokasikan pemerintah pusat hanya sepersekian persen dari total kerugian, sebuah angka yang sangat tidak memadai untuk upaya pemulihan yang efektif.

Faktanya, anggaran BNPB untuk tahun 2025 memang mengalami efisiensi atau pemangkasan. Dari pagu awal sekitar Rp1,4 triliun, anggaran tersebut dipotong sebesar Rp470 miliar. Bahkan, pagu anggaran BNPB untuk tahun 2026 direncanakan turun drastis, berada di level terendah dalam 15 tahun terakhir. (Suara.com, 18/12/2025)

Mirisnya di tengah anggaran bantuan yang kurang, sikap nirempati justru ditunjukkan oleh pejabat publik. Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir telah menetapkan Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, FAK, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan korban bencana alam Rp 1,5 miliar. FAK disebut mengubah cara penyaluran bantuan itu. perhitungan kerugian keuangan negara dan diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp 516.298.000,”
(Detik News, 29/12/2025).

Baca Juga  Catatan Aroma dan Obrolan Produktif di Kedai Kopi

Sikap kurang bijak dan terkesan meremehkan kondisi bencana juga dilontarkan Kepala BNPB. Pernyataan ini memantik reaksi negatif, Kepala BNPB, Suharyanto, dalam pernyataan kepada media menyebut situasi “mencekam” akibat banjir dan longsor “hanya berseliweran di media sosial.” Suharyanto belakangan meminta maaf saat mengunjungi Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, pada Senin (1/12) dan mengaku “saya surprise, tidak mengira sebesar ini.” (BBC News, 04/12/2025).

Sikap rezim yang tidak menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional juga memicu protes publik. Walau diklaim Indonesia masih mampu mengatasi bencana ini namun fakta di lapangan menunjukkan masih banyak fasilitas rusak belum dipulihkan dan pengungsi yang mengalami kekurangan bahan pokok. Bahkan ada aksi protes pengibaran bendera putih di Aceh yang menyiratkan SOS dan menyatakan bahwa kondisi tidak baik-baik saja dan butuh bantuan segera.