Oleh: Yan Megawandi — Ketua Tradisi Lisan dan Pemerhati Budaya Bangka Belitung

Beberapa tahun silam, ada satu hal yang selalu membuat saya tegak sedikit lebih tinggi ketika menemani tamu berkeliling Pangkalpinang dan kota-kota lain di Bangka Belitung. Bukan karena saya pejabat, bukan pula karena ingin pamer capaian pembangunan. Saya hanya ingin menunjukkan satu hal yang terasa sangat manusiawi misalnya saja betapa enaknya berkendara di pulau ini.

Jalannya mulus. Lurus dan berbelok dengan ramah. Lalu lintasnya lancar. Tidak ada klakson yang saling menghardik. Tidak perlu bersiap mental menghadapi lubang yang tiba-tiba menganga. Dan yang paling sering membuat tamu tersenyum adalah tidak ada tol. Tetapi “Ini tol sesungguhnya,” puji seorang tamu yang pernah saya dampingi dari Pangkalpinang menuju Belinyu.

Saya hanya tersenyum. Dalam hati saya berkata, ya, beginilah seharusnya jalan negara yang dibayar dari pajak rakyat, lalu dikembalikan untuk kenyamanan rakyat.

Baca Juga  Orang Gila dan Gali Tambang Berbuah Semangka

Di Pulau Belitung, kebanggaan itu bahkan terasa berlipat. Saya masih ingat cerita para peserta reli mobil yang datang dari luar daerah. Mereka kebingungan. “Wah, ini jalannya kualitas luar negeri, bro… lalu di mana rute spesialnya?” tanya mereka, setengah heran, setengah kecewa, setelah diajak melaju santai dari Tanjungpandan ke Manggar. Tidak ada medan ekstrem. Tidak ada jalan rusak yang menantang adrenalin. Yang ada hanya aspal mulus yang membentang seperti janji.

Selain jalan, ada kebanggaan kecil lain yang sering saya ceritakan. Kota-kota kita dulu nyaris steril dari pengemis, anak jalanan, dan pedagang asongan di lampu lalu lintas. Saya bahkan cukup yakin, kala itu, jika ada pengemis di persimpangan, besar kemungkinan mereka pendatang dari luar pulau. Mereka datang berkala. Seperti terorganisasi. Setelah dirazia dan dibina, mereka dipulangkan ke daerah asalnya.

Kota-kota kita waktu itu terasa apik. Rapi. Teratur. Ada aturan yang ditegakkan. Seingat saya, bahkan ada peraturan daerah yang secara tegas melarang aktivitas mengemis dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas. Bukan karena tidak berempati, melainkan karena negara hadir dengan cara yang lebih bermartabat yaitu melalui penertiban, pembinaan, dan pemulangan, bukan pembiaran.

Baca Juga  Momen 25 Tahun Bangka Belitung, Prof Udin: Pangkalpinang Siap Jadi Lokomotif Kemajuan Provinsi

Menjelang sore hingga malam, ada pemandangan lain yang selalu membuat saya jatuh cinta lagi pada kota ini yaitu tampilnya ribuan burung layang-layang yang bertengger di kabel dan tiang listrik di tengah kota. Mereka datang tanpa diundang, tetapi betah tinggal. Seolah kota ini cukup ramah, cukup bersih, cukup tenang bagi makhluk lain selain manusia.

Dan ada satu kebanggaan lagi yang dulu sering saya suarakan dengan penuh keyakinan yakni tidak adanya toko jaringan waralaba nasional yang menjamur di setiap sudut kota. Waktu itu, saya bahkan pernah mengusulkan agar masuknya jaringan waralaba modern ke Bangka Belitung ditunda saja. Bukan ditolak selamanya, hanya ditunda. Memberi napas dulu bagi toko kelontong tradisional untuk bertahan dan tumbuh. Pak Gubernur setuju. Surat edaran ditandatangani. Janjinya sederhana: hanya satu dua gerai saja, itu pun sangat selektif.

Baca Juga  Polisi Gerebek Bandar Narkoba di Pangkalpinang, 1.498 Butir Ekstasi Disita

Entah apa yang terjadi kemudian. Apakah karena ada kemungkinan masuknya serangan dari Negara Api. Lalu akibatnya larangan itu perlahan kehilangan makna. Izin-izin kebablasan dikeluarkan. Jadilah toko-toko modern itu menjamur. Bukan hanya mengepung kota, tetapi juga desa. Toko kelontong tradisional yang selama puluhan tahun menjadi simpul ekonomi rakyat kecil, satu demi satu berguguran. Tumbang seperti pohon roboh karena tanah longsor. Mereka tidak mampu bersaing dengan raksasa nasional yang menguasai pasokan, distribusi, dan harga dengan armada sendiri.

Kalaupun di awal ada produk lokal yang ikut dijual, jumlahnya sekadarnya. Sekadar pemanis etalase. Sementara denyut ekonomi yang sesungguhnya mengalir keluar daerah.