​Kontradiksi dengan Realisasi CPI

Meski janji ambisius, ternyata CPI 2025 turun (peringkat 109 global, kalah dari Timor Leste/Vietnam), disebabkan konflik kepentingan, nepotisme, dan pelemahan KPK—faktor yang dikaitkan ICW dengan pemerintahan Prabowo.

Indonesia unggul Thailand/Filipina tapi tertinggal dengan Malaysia (52), menunjukkan janji-janji Prabowo masih sebatas omon-omon alias belum terealisasi. Atas hal ini banyak kritik muncul kepada Prabowo misalnya soal maafkan koruptor meski pidato pada saat dilantik menjanjikan dengan lantang akan menindak tegas.

​Implikasi Regional

Di ASEAN, Singapura (84) sukses lebih baik dibanding negara-negara ASEAN berkat meritokrasi ketat; posisi Indonesia tergolong menengah mencerminkan gap antara retorika kampanye Prabowo dan persepsi korupsi aktual.  Tentu agar pemerintahan Prabowo masih dipercaya rakyat, diperlukan aksi konkret seperti reformasi birokrasi untuk capai target, lebih tegas dalam pemberantasan korupsi, dan peradilan yang berintegritas.

Baca Juga  Di Balik Selat Hormuz: Kekuatan yang Jatuh dan Umat yang Diminta Sadar

Apa Sebab Penurunan Skor CPI Indonesia 2025

Penurunan skor CPI Indonesia dari 37 (2024) menjadi 34 (2025) disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut analisis Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Faktor utama penurunan menurut ICW, justru berasal dari dalam pemerintahan sebagai kontributor terbesar, melalui normalisasi konflik kepentingan, nepotisme, dan patronase yang melemahkan penegakan hukum.

Kualitas pencegahan korupsi menurun, termasuk lemahnya reformasi kelembagaan dan independensi KPK.

Penurunan skor dipengaruhi 13 sumber data, dengan tema global CPI 2025 fokus pada penyempitan ruang sipil, akses keadilan terbatas, dan pelemahan demokrasi.

Dampak di Sektor Terkait dan Teori GONE

Penegakan hukum dan yudisial dianggap tidak efektif, meski ada upaya seperti kenaikan gaji pegawai. Intinya kenaikan gaji ternyata tidak linier dengan semakin tegaknya hukum (teori GONE).

Baca Juga  Tuan, Kritik Itu Nutrisi

Teori GONE menjelaskan perilaku korupsi melalui empat elemen: rasa bersalah (Guilt), penekanan norma (Override), netralisasi (justifikasi), dan paparan risiko (Exposure); kenaikan gaji hanya menyentuh aspek “need” finansial tapi gagal jika penegakan hukum (Exposure) lemah.

​Penelitian Van Rijckeghem & Weder (2001) awalnya mendukung gaji tinggi dan meyakini akan mengurangi korupsi di negara miskin, tapi penelitian Van Rijckeghem & Weder dikritik keras oleh Jakob de Haan et al. karena efek kenaikan gaji ternyata sangat minim (hanya 0,35 dari skala 6) dan tidak sebanding biaya.

Di Indonesia, kenaikan gaji hakim/PNS justru tak mengurani angka korupsi secara signifikan—koruptor level atas (greed-driven) tetap korup meski bergaji layak, seperti dicatat ICW dan kasus Ghana di mana pungli polisi malah justru naik.

Baca Juga  Taman Bacaan Masyarakat: Denyut Jantung Gerakan Literasi 

Kasus suap serta pengawasan lemah juga berkontribusi pada anjloknya peringkat 10 posisi menjadi 109 dari 180 negara.

Dari pengamatan secara umum, pemerintahan Prabowo memang tidak fokus pada pemberantasan korupsi seperti diakui ICW. Fokus Prabowo belakangan lebih pada pencapaian ekonomi seperti pengendalian inflasi di bawah 3%, bukan isu korupsi persepsi ini.

Respons Publik Pemerintah

Belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo atau kementerian terkait terkait CPI Corruption Perceptions Index ini.  ICW dan TII terus menyoroti kelemahan seperti nepotisme dan pelemahan KPK. Sejauh ini pemerintah lebih menekankan program ekonomi seperti Paket Stimulus Ekonomi 2025 untuk stabilitas harga pangan. Koordinasi TPIP-TPID difokuskan pada inflasi, bukan korupsi persepsi; rencana CPI spesifik mungkin muncul dalam Rakornas mendatang.