Dialektika Negara dan Masyarakat: Antara Tekanan Teknokrasi dan Kedaulatan Metis
Dialektika Negara dan Masyarakat: Antara Tekanan Teknokrasi dan Kedaulatan Metis
Oleh: Sobirin — Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
Sejarah modernitas adalah sejarah tentang ambisi penyederhanaan. Sejak dekade 1960-an hingga 1970-an, dunia menyaksikan sebuah fenomena besar di mana negara-negara baru maupun lama berlomba melakukan konsolidasi kekuasaan. Fokus utamanya saat itu adalah bagaimana membangun institusi (negara) yang solid, efektif, dan mampu mendistribusikan kemakmuran—sebuah janji luhur yang kita kenal sebagai konsep Welfare State. Namun, di balik janji kesejahteraan tersebut, tersimpan sebuah konsekuensi sosiologis yang sangat dalam: proses “penegaraan” (state-making) yang tanpa henti merambah ke setiap sudut privasi dan otonomi kehidupan manusia.
Hasrat Penyeragaman: Negara sebagai Leviathan Modern
Negara modern memiliki kecenderungan bawaan yang tidak bisa ia hindari: ia membenci ketidakteraturan. Bagi negara, keragaman yang bersifat organik sering kali dianggap sebagai hambatan bagi efisiensi birokrasi. Dalam upaya untuk “menata” masyarakat, negara melakukan apa yang disebut sebagai proses pemetaan dan standarisasi. Segala sesuatu harus bisa diukur, dikategorikan, dan diadministrasikan.
Akibatnya, wilayah-wilayah otonom yang semula hidup dengan hukum adat atau kearifan lokalnya sendiri, seperti masyarakat Baduy, Sasak atau Suku Anak Dalam, perlahan-lahan dipaksa masuk ke dalam radar negara. Atas nama ketertiban dan kemajuan, keunikan mereka perlahan terkikis. Wilayah yang semula dianggap “chaotic” oleh kacamata negara, diubah menjadi wilayah yang rapi secara administratif, namun sering kali kering secara kultural. Negara, melalui tentakel-tentakelnya, memastikan tidak ada lagi “wilayah abu-abu” atau otonomi penuh yang luput dari pengawasannya.
Techne vs Metis: Benturan Logika James C. Scott
Dalam karya monumentalnya Seeing Like a State (1998), James C. Scott menjelaskan bahwa negara sering kali terjebak dalam apa yang disebutnya sebagai High Modernism. Untuk mengelola populasi yang begitu luas, negara membutuhkan techne—sebuah bentuk pengetahuan teknis yang seragam, universal, dan bersifat top-down. Techne adalah bahasa statistik, bahasa peraturan perundang-undangan, dan bahasa skema kebijakan nasional yang berlaku sama dari Sabang sampai Merauke.
Namun, realitas kehidupan manusia di lapangan tidak digerakkan oleh techne, melainkan oleh Metis. Metis adalah pengetahuan praktis, kearifan lokal yang konkret, dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman kolektif turun-temurun. Berbeda dengan techne yang kaku, metis bersifat adaptif, kontekstual, dan sangat beragam.
Ketika negara mencoba memaksakan sebuah kebijakan besar—seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau pilihan kebijakan luar negeri Board of Peace (BoP)—tanpa mempertimbangkan metis, maka yang terjadi adalah benturan peradaban kecil di tingkat akar rumput. Kebijakan tersebut mungkin tampak sempurna di atas kertas birokrasi (secara techne), namun ia bisa menjadi asing dan destruktif ketika dipaksakan masuk ke dalam urat nadi kehidupan masyarakat yang sudah memiliki tatanan nilai sendiri.
Risiko Kebijakan “Taken for Granted”