Sering kali, negara merasa bahwa karena mereka memiliki mandat untuk menyejahterakan rakyat, maka setiap kebijakan yang dilahirkan harus diterima begitu saja (taken for granted). Di sinilah letak masalahnya. Kebijakan yang “dipaksakan” dengan dalih efisiensi nasional sering kali melupakan dimensi etis dan hukum yang lebih dalam.

Penyeragaman dalam program seperti MBG (semua harus menerima), misalnya, bisa saja menabrak tradisi pangan lokal atau kemandirian ekonomi komunitas yang selama ini sudah berjalan secara mandiri. Ketika negara memaksa untuk menjadi satu-satunya penyedia solusi, ia secara tidak langsung mempersempit ruang otonomi masyarakat. Keinginan negara untuk menyatukan gerak seluruh stakeholder dalam satu komando teknokratis sering kali membungkam “second opinion” yang justru krusial untuk mencegah kegagalan sistemik.

Baca Juga  Analisis Filsafat Hukum atas Pembatasan Fitur Live TikTok di Indonesia

Kebutuhan akan Ruang Dialog dan Modus Vivendi

Proses penegaraan memang membawa dampak positif dalam hal ketertiban publik dan penyediaan fasilitas umum. Namun, harga yang dibayar tidak boleh berupa hilangnya kedaulatan sipil. Kita memerlukan sebuah “Modus Vivendi”—sebuah cara hidup bersama yang memungkinkan negara tetap berfungsi secara efektif, namun masyarakat tetap memiliki ruang untuk bernapas dan mempertahankan identitasnya.

Di sinilah peran penting Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga sipil lainnya. Ormas seharusnya tidak hanya menjadi perpanjangan tangan negara untuk menyosialisasikan kebijakan, tetapi justru menjadi wadah bagi metis untuk bersuara. Harus ada ruang dialog di mana kebijakan nasional tidak lagi bersifat satu arah. Negara harus belajar untuk “mendengar” sebagaimana ia belajar untuk “melihat”.

Baca Juga  Mengenal Pantang Larang (1)

Dialog ini penting agar “penegaraan” tidak berubah menjadi “penjajahan birokrasi”. Masyarakat bukanlah objek eksperimen kebijakan yang bisa diseragamkan layaknya baut-baut dalam sebuah mesin industri. Mereka adalah subjek yang memiliki sejarah, tradisi, dan logika kehidupannya sendiri.

Kesimpulan: Menuju Negara yang Responsif, Bukan Represif

Pada akhirnya, kekuatan sebuah negara modern tidak diukur dari seberapa mampu ia menyeragamkan warganya, melainkan dari seberapa mampu ia mengelola keragaman tanpa menghancurkannya. Penguatan institusi negara harus berjalan beriringan dengan penguatan masyarakat sipil.

Kebijakan-kebijakan besar seperti MBG atau skema pembangunan lainnya hanya akan mencapai tujuan hakikinya jika ia mampu menyerap metis masyarakat setempat. Negara tidak boleh hanya hadir dengan techne yang dingin, tetapi harus hadir dengan empati yang memahami bahwa di bawah setiap statistik, ada manusia dengan kearifan yang sudah bertahan selama berabad-abad.

Baca Juga  Kemerosotan Akhlak, Etika dan Moralitas Pelajar

Hanya melalui “ruang” dialog yang setara antara pemegang otoritas dan pemilik kearifan lokal, kita dapat memastikan bahwa kemajuan yang ditawarkan negara tidak mengorbankan martabat dan kebebasan yang menjadi basis kehidupan manusia.