MBG di Bangka Belitung: Antara Investasi SDM atau Sekadar Proyek “Kenyang Semalam”?

Jika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak diikat dengan regulasi ketat untuk menyerap 100% komoditas lokal, maka anggaran raksasa MBG hanya akan mengalir ke kantong distributor besar di luar pulau. Di tengah lesunya ekonomi Babel pasca-transisi industri timah, MBG harus menjadi “napas buatan” bagi ekonomi rakyat. Telur harus dari peternak lokal, sayur dari petani lokal, dan ikan dari nelayan lokal. Tanpa keberpihakan pada rantai pasok lokal, MBG hanya akan menjadi jalur cepat pelarian modal (capital flight) dari Babel ke daerah lain.

Literasi Gizi vs Sekadar Kenyang

Stunting bukan hanya soal ketiadaan makanan, tapi soal pola asuh dan pemahaman nutrisi (intervensi sensitif). Ada risiko besar jika MBG tidak dibarengi edukasi kolektif. Jangan sampai terjadi “gap nutrisi”: anak makan bergizi di sekolah, namun kembali ke pola makan tidak seimbang di rumah karena orang tua menganggap kewajiban gizi sudah “diambil alih” negara. MBG harus menjadi momentum kampanye gizi masif, bukan pengganti peran edukasi keluarga.

Mencegah “Oknum Nakal”

Transparansi anggaran dan standarisasi menu harian adalah harga mati. Kita tidak ingin mendengar ada SPPG yang menurunkan standar gizi atau mengurangi kualitas protein demi mengejar margin keuntungan. Mahasiswa dan masyarakat sipil harus diberi ruang untuk mengawasi kualitas makanan secara real-time. MBG harus bersih dari praktik rente jika ingin benar-benar mencetak generasi emas.

MBG adalah momentum emas bagi Bangka Belitung untuk bangkit. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pusat dan kearifan lokal. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan tidak hanya singgah di perut adik-adik kita, tetapi juga menghidupkan dapur-dapur petani kita di desa-desa.

Sudah saatnya mahasiswa hadir sebagai jembatan informasi dan kontrol. Kita ingin MBG menjadi legasi keberpihakan pada rakyat, bukan sekadar komoditas politik yang habis saat piring dicuci.