“Perencanaan daerah harus sejalan dengan program nasional agar pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan saling mendukung,” ujarnya.

Beberapa agenda strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk wilayah Pangkalpinang antara lain pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam, pembangunan koridor kawasan industri, serta peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Program-program tersebut perlu didukung dengan kegiatan di tingkat daerah agar percepatan pembangunan dapat berjalan optimal,” jelasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga terus mendorong penguatan sektor ekonomi masyarakat, khususnya melalui pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis potensi lokal.

Saparudin menyebut potensi seperti sentra olahan nanas dan pengolahan ikan di kawasan Ketapang perlu terus dikembangkan dengan pengelolaan yang lebih baik.

Baca Juga  Swiss-Belhotel Pangkalpinang Sambut Perayaan Chinese New Year dan Valentine dengan Promo Spesial Dinner

“Kita ingin potensi lokal ini tidak hanya berkembang dari sisi produksi, tetapi juga diperkuat dari segi manajemen dan pemasaran,” katanya.

Di sisi lain, Pemkot Pangkalpinang juga tengah mendorong transformasi pelayanan publik berbasis teknologi melalui pengembangan konsep Smart City.

“Salah satu fokus kami adalah membangun Pangkalpinang berbasis teknologi, termasuk melalui pengembangan data center dan aplikasi layanan terpadu untuk memudahkan masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Saparudin juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang pada tahun 2025 mencapai 4,54 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat mengalami kontraksi.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pangkalpinang pada tahun 2025 tercatat mencapai 81,64, tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Juga  Polda Babel Catat Kasus Perkosaan dan Cabul Meningkat di 2024

“IPM yang tinggi menunjukkan kualitas hidup masyarakat semakin baik. Ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam penentuan Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat,” pungkasnya.*