Ia mengusulkan agar pemerintah menarik mundur pasukan perdamaian Indonesia jika memang situasi tidak aman. “Maka itu bilamana kondisinya ini memang tidak bisa dinyatakan aman, ada sebaiknya untuk pemerintah melakukan penarikan ataupun juga evaluasi terhadap keberadaan prajurit kita di Lebanon,” imbuh dia.

Namun pendapat berbeda dilontarkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla. JK tetap mendukung pasukan TNI diterjunkan dalam misi Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) walaupun tiga prajurit gugur saat Israel menggencarkan serangannya ke negara tersebut. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menarik TNI dari misi penjaga perdamaian dunia.

“Negara, TNI, tidak seperti itu. Bahwa kalau ada korban yang tewas, langsung mundur, oh bukan itu saya kira jiwa TNI dan jiwa pemerintah,” kata Kalla, Rabu (1/4/2026), dikutip dari siaran Kompas TV. Dia mengakui keterlibatan TNI dalam pasukan penjaga perdamaian PBB tersebut berisiko. Namun, ia menegaskan Indonesia bukan “negara penakut” dan tetap mampu menjalankan tugas.

Baca Juga  Merindukan Gedung SMA: Jurang Pendidikan Menganga di Desa Mayang Bangka Barat

Seolah seirama dengan Jusuf Kalla, Markas Besar TNI memastikan tetap akan memberangkatkan 756 personel baru sebagai rotasi pasukan perdamaian dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada akhir Mei 2026 mendatang.

Padahal, belakangan muncul desakan agar Indonesia mundur dari UNIFIL seperti langkah pemerintah Malaysia. Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam misi PBB bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh apapun termasuk keputusan negara tetangga.

Iwan menegaskan bahwa mandat konstitusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Markas Besar PBB yakni 22 Mei 2026. Jumlah personel yang akan dikirim, lanjut dia, sebanyak 756 personel baru ke Lebanon sesuai dengan jumlah kuota total yang diminta oleh PBB. (Republika, 2/4/2026).

Baca Juga  Hentikan asal Bicara Tanpa Data

Sedikit berhati-hati, analis politik dan militer dari Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, meminta agar pemerintah melakukan perhitungan matang di tengah munculnya desakan untuk menarik prajurit TNI dari Lebanon. Menurutnya, pemerintah tak bisa begitu saja menarik pasukannya setelah tiga prajurit TNI gugur akibat terkena serangan misil dari Israel.

Selamat Ginting menjelaskan bahwa penarikan pasukan memiliki keuntungan, yaitu untuk menghindari korban lanjutan dalam misi perdamaian UNIFIL. Sementara itu, jika tiba-tiba menarik prajurit TNI dari Lebanon, hal itu juga bisa menimbulkan kerugian bagi Indonesia berupa penurunan kredibilitas di kancah internasional.

Menurut Selamat Ginting, langkah rasional yang perlu ditempuh Indonesia adalah melakukan evaluasi dan bukan menarik pasukan secara penuh kecuali situasi di Lebanon tiba-tiba berubah menjadi perang terbuka secara penuh. (msn.com).

Baca Juga  Ketika yang Bersalah Malah "Ngelunjak"

Terlepas dari pro kontra penugasan prajurit TNI di Lebanon dan mengingat kondisi terkini daerah konflik yang semakin darurat, maka yang paling urgen sekarang adalah bagaimana memberikan rasa aman dan damai bagi para petugas yang sedang menjalankan misi mulianya.

Bukan hanya bagi tentara Indonesia tetapi bagi siapa saja yang sedang bertugas di daerah yang seharusnya dilindungi dari agresi. Tidak masalah jika prajurit TNI tetap dikirim atau tidak menarik yang sedang bertugas, namun kedamaian bagi penjaga perdamaian sungguh sebuah keniscayaan,

Kita tentu tidak ingin ada lagi korban-korban yang tidak bersalah, cukup sudah adanya korban salah sasaran atau mungkin sengaja disalahsasarkan. Cukup sudah tangis menyayat hati keluar dari keluarga yang berusaha ikhlas melepas orang yang dicintainya.