Begitu pula dengan Jose Mujica di Uruguay (2010-2015), yang melalui gaya hidup Tawaduk-nya, berhasil memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Di belahan dunia lain, kultur “budaya malu” di negara-negara Skandinavia dan Jepang menunjukkan bahwa pemimpin yang menjunjung tinggi etika akan memilih mundur saat melakukan kesalahan—sebuah manifestasi dari kejujuran (Tabligh) yang mendalam.

Bahkan, dalam sejarah klasik, Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) mengajarkan bahwa reformasi sejati dimulai dengan keberanian pemimpin membersihkan harta dan lingkaran terdekatnya sendiri demi keadilan rakyat.
Oleh karena itu, kehadiran seorang negarawan menjadi kebutuhan mendesak sebagai penyeimbang dan penuntun arah. Harapan kepada tokoh-tokoh senior yang telah melewati berbagai fase kepemimpinan bukanlah bentuk romantisme masa lalu, melainkan kebutuhan akan kedalaman perspektif dan kematangan moral di tengah kompleksitas zaman.

Baca Juga  Ukhuwah Islamiyah: Saat Iman Menjadi Perekat yang Melampaui Sekadar Nasab

Ia tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan menjadi sumber rujukan moral dan intelektual yang jernih bagi bangsa.
Namun, peran seorang tokoh tidak dapat berdiri sendiri. Ia membutuhkan ruang dialog yang sehat, lingkungan politik yang terbuka, serta masyarakat yang kritis. Sinergi antara pengalaman senior dan energi baru generasi muda harus diciptakan agar terjadi kesinambungan kepemimpinan yang saling menguatkan. Tokoh senior berperan menjaga rel nilai dan etika, sementara generasi muda menjadi penggerak inovasi dan perubahan.

Seharusnya kita tidak lagi terjebak pada politik “absurditas ala Albert Camus yang selalu mengulang masalah sama sehingga pergerakan negara tidak jelas arahnya.

Pada akhirnya, merawat harapan adalah tentang menjaga kualitas kepemimpinan secara kolektif. Harapan itu harus diiringi dengan kesadaran bersama untuk terus membangun sistem yang adil, memperkuat solidaritas sosial, serta menumbuhkan budaya politik yang sehat dan bermartabat. Di tengah kegamangan sistemik ini, kita membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga teguh secara moral, demi memastikan Indonesia tetap tegak di atas rel konstitusi dan keadilan.

Baca Juga  Ketika Banjir Tak Lagi Sekadar Air: Pangkalpinang dan Perang Sunyi antara Manusia dan Alam