5 Desa Masih Jadi Kantong Stunting, Begini Langkah TPPS Beltim
5 Desa Masih Jadi Kantong Stunting, Begini Langkah TPPS Beltim
BELITUNG TIMUR, TIMELINES.ID – Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan data terbaru per 19 Mei 2026, terdapat lima desa yang masih mencatatkan prevalensi stunting di atas target kabupaten sebesar 15,38 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Beltim yang digelar di Ruang Rapat Gunung Lumut Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Selasa (2/6/26) sore.
Kelima desa tersebut yakni Desa Renggiang dengan prevalensi stunting tertinggi mencapai 24,53 persen, disusul Desa Simpang Tiga sebesar 21,88 persen, Desa Aik Madu 20 persen, Desa Tanjung Batu Itam 19,10 persen, serta Desa Simpang Pesak 16,37 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa hampir satu dari empat balita di Desa Renggiang mengalami stunting. Sementara secara keseluruhan, prevalensi stunting Kabupaten Beltim per April 2026 tercatat sebesar 7,83 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan baseline tahun 2025 yang berada pada angka 6,11 persen.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Beltim, Khairil Anwar mengatakan persoalan stunting masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius dan terintegrasi oleh seluruh pihak.
“Permasalahan stunting masih menjadi tantangan serius yang harus kita tangani bersama. Data yang ada menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Beltim masih menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa periode terakhir,” kata Khairil saat membuka rapat.
Menurut Khairil, rakor TPPS menjadi momentum penting untuk mengevaluasi berbagai program yang telah dijalankan sekaligus memperkuat strategi percepatan penurunan stunting di masa mendatang.
Khairil yang juga Ketua TPPS Kabupaten Beltim ini menyatakan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, PLKB, pemerintah desa hingga Tim Pendamping Keluarga.