“Informasi dari masyarakat, jalan ini bahkan sempat dianggarkan melalui APBD untuk pembukaan aksesnya. Artinya, kalau benar pernah dibantu APBD, otomatis ini adalah aset pemerintah. Nah, tiba-tiba tahun 2025 perusahaan menutup akses ini,” tegas Didit.

Ketegasan DPRD Babel dan respons cepat Pemkab Bangka Selatan membuahkan hasil manis. Tepat di hari Jumat ini, pihak PT BPP akhirnya sepakat dan langsung mengerahkan alat berat untuk membuka serta meratakan kembali akses jalan tersebut agar bisa segera dilalui warga.

“Alhamdulillah, tuntutan masyarakat dikabulkan oleh perusahaan. Itu alat beratnya sudah bekerja, akan dibuka dan diratakan kembali sehingga masyarakat bisa beraktivitas,” lanjut Didit.

Sebagai langkah lanjutan, Sekda Bangka Selatan langsung mengundang perwakilan masyarakat, Camat, dan Kapolsek untuk menggelar rapat koordinasi usai salat Jumat untuk merumuskan kesepakatan tertulis yang legal.

Baca Juga  Begini Kronologi Persetubuhan di Toboali, Bunga Dipaksa Tenggak Arak lalu Digilir 5 Remaja

Didit juga mengapresiasi komitmen Bupati Bangka Selatan yang menegaskan akan selalu berdiri di pihak masyarakat dalam menyelesaikan polemik ini. Kendati demikian, DPRD Provinsi Babel tetap menghormati wewenang pemerintah kabupaten.

Di akhir pernyataannya, Didit Srigusjaya meminta masyarakat Desa Nangka untuk tetap tenang, bersabar, dan tidak mudah terprovokasi. Ia juga berterima kasih kepada tokoh masyarakat seperti Pak Suryadi yang telah berhasil meredam emosi massa selama konflik berlangsung.

“Hadirnya investor di kampung kita itu sebuah kebahagiaan, perlu kita jaga bersama-sama. Tetapi, perusahaan juga tidak boleh semena-mena. Harus ada keseimbangan dan saling menghargai dalam konteks kehidupan sosial di sini,” pungkas Didit.