Perluasan basis pajak tidak bisa lepas dari satu pertanyaan yang selalu ada di benak warga, yaitu “ke mana uang pajak itu pergi?” Selama pertanyaan ini tidak terjawab dengan nyata, sulit mengharapkan orang yang belum terdaftar mau masuk ke dalam sistem secara sukarela.Yang dibutuhkan bukan sekadar laporan keuangan di situs pemerintah yang penuh angka dan istilah teknis.

Warga butuh informasi yang mudah dilihat dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari, misalnya papan keterangan di setiap proyek publik yang mencantumkan berapa anggarannya dan dari mana sumbernya, infografis sederhana yang dipajang di balai desa atau kantor kecamatan, serta portal digital yang mudah digunakan siapa pun untuk menelusuri kemana anggaran mengalir. Ketika warga bisa melihat sendiri bahwa pajak mereka yang membangun jalan di depan rumah atau membiayai pendidikan anak mereka, kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya.

Baca Juga  Mengapa Job Crafting Dilakukan?

Hambatan lain adalah perasaan bahwa pajak bukan urusan mereka. Bagi banyak orang, terutama pedagang kecil dan pekerja lepas, pajak terasa seperti urusan perusahaan besar atau orang kaya, padahal tidak demikian. Pengingat kecil seperti keterangan di struk belanja yang menyebut berapa rupiah dari transaksi itu masuk ke kas negara bisa membantu menyadarkan bahwa setiap orang sudah ikut berkontribusi, dan bahwa berkontribusi secara resmi pun tidak sesulit yang dibayangkan. Membuat aplikasi pelaporan pajak yang efektif dan mudah digunakan orang awam, bukan hanya akuntan, juga bisa membuka jalan bagi jutaan pelaku usaha kecil untuk masuk ke sistem.

Yang terakhir, ketika ruang transparansi dan akuntablitas telah memadai, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai utuh. Masyarakat khususnya pelaku usaha informal harus didampingi, pemberian sosialisasi pengaturan keuangan, penghitungan omzet, serta pelaporan pajak yang mudah dicerna untuk meningkatkan literasi perekonomian mereka. Sebagai pelengkap mereka juga harus diberi pelatihan khusus kewirausahaan untuk membantu pelaku usaha untuk dapat meningkatkan inovasi produknya, melakukan pemasaran online (digital marketing), hingga pada pengurusan legalitas usahanya. Jika penghasilannya stabil atau meningkat masyarakat akan lebih peduli untuk membayar pajak karena setara dengan hasil yang didapatkan.

Baca Juga  Menakar Keadilan Substantif: Dilema Pembuktian dan Kewenangan Hakim di Pengadilan Agama

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan soal teknis, melainkan soal kepercayaan. Masyarakat yang tidak yakin pajak dikelola dengan jujur tidak akan mau masuk ke sistem secara sukarela. Sebaliknya, ketika pemerintah membuktikan kejujurannya melalui audit yang terbuka untuk umum, saluran pengaduan yang benar-benar direspons, dan laporan penggunaan anggaran yang bisa diperiksa siapa pun, orang akan terdorong masuk ke sistem bukan karena dipaksa, melainkan karena merasa ikut memiliki.

Indonesia kini menghadapi banyak tekanan sekaligus. Aturan pajak global berubah cepat, kebutuhan infrastruktur terus bertambah, dan tuntutan layanan publik makin besar. Mengandalkan kenaikan tarif bagi yang sudah terdaftar bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak cukup kuat untuk menghadapi guncangan dari luar.

Baca Juga  Pangan di Ujung Politik: Ketika Petani Lokal Kalah oleh Impor

Jalan yang lebih tepat adalah mengajak lebih banyak warga dan pelaku usaha masuk ke dalam sistem pajak, dengan informasi yang transparan, pelayanan yang mudah diakses, dan pendampingan kegiatan ekonomi. Bila semakin banyak orang yang ikut, beban tidak perlu dipikul oleh kelompok yang sama terus-menerus. Itulah kekuatan sejati keuangan negara bukan dari besarnya utang, melainkan dari luasnya partisipasi. Target pendapatan negara yang tinggi bukan tidak mungkin dicapai, asalkan jalannya bukan melalui paksaan dari atas, melainkan melalui kesadaran yang tumbuh dari bawah.