Oleh: Yan Megawandi – Pemerhati Sosial Budaya Bangka Belitung

Ada kalanya sebuah krisis tidak datang dengan suara gaduh. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk gedung runtuh, jalan terputus, atau pasar yang terbakar. Kadang-kadang krisis datang diam-diam melalui angka-angka dalam dokumen anggaran, melalui tabel transfer keuangan, atau bisa saja melalui ruang rapat yang penuh dengan perhitungan, lalu perlahan terasa dampaknya oleh masyarakat dalam bentuk seperti yang semakin terasa oleh masyarakat kita hari ini.

Ada hamparan jalan yang tidak diperbaiki, pembenahan fasilitas sekolah yang tertunda, pelayanan publik yang semakin melambat, dan pemerintah daerah yang mulai menghitung ulang apakah masih mampu membayar kewajibannya. Serta satu lagi yang para pedagang merasakannya betul. Para pembeli yang semakin sepi.

Buat banyak orang di daerah terutama, krisis fiskal daerah tahun 2026 adalah salah satu alarm keras bahwa desain hubungan keuangan pusat dan daerah kita sedang menghadapi persoalan serius. Bahkan lebih serius dari soal kerusakan lingkungan di Bangka Belitung yang sudah digali tanahnya sejak 3 abad silam. Persoalannya saat ini bukan semata-mata tentang kurangnya uang, tetapi juga tentang bagaimana negara mendesain pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan sumber pembiayaan.

Baca Juga  Jebakan Kesempurnaan

Daerah oleh undang undang telah diberikan mandat yang semakin besar untuk melayani rakyat. Mereka harus memastikan pendidikan berjalan, kesehatan tersedia, infrastruktur terbangun, ekonomi lokal bergerak, dan pelayanan administrasi tetap hadir hingga pelosok. Namun pada saat yang sama, ruang fiskalnya semakin sempit akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), sementara berbagai kewajiban baru harus tetap ditanggung.

Dan yang membuat daerah pusing tujuh keliling adalah semakin besarnya harapan masyarakat terhadap peningkatan mutu pelayanan. Di era medsos saat ini rasanya kritik terhadap layanan bisa disampaikan kapan saja, dimana saja dan dengan cara apapun juga. Bagaimana para pejabat di daerah tidak pusing menjalaninya.

Di sinilah paradoks itu muncul. Pemerintah daerah diminta berlari lebih cepat, tetapi ruang geraknya justru dipersempit. Mereka diminta meningkatkan pelayanan publik, tetapi sebagian besar energinya habis untuk memenuhi belanja wajib, terutama belanja pegawai. Ibarat orang diperintahkan berlari kencang tapi kakinya diganduli beban berat. Susah jadinya.

Baca Juga  Teman Sejati

Fenomena kesulitan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah menjadi tanda bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar isu administrasi anggaran. Ini adalah persoalan tata kelola negara. Ketika pemerintah daerah mulai kesulitan membayar pegawai, maka sesungguhnya negara sedang berhadapan dengan pertanyaan mendasar: apakah kebijakan yang dibuat sudah diikuti dengan kemampuan pembiayaan yang memadai?

Dalam teori pemerintahan, ada istilah “mandate without funding” yaitu sebuah kondisi ketika pemerintah memberikan kewenangan atau kewajiban kepada suatu tingkat pemerintahan tanpa menyediakan sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya. Inilah salah satu persoalan yang harus direnungkan dalam perjalanan desentralisasi Indonesia.

Seorang teman yang pernah bertugas di sector kehutanan di daerah misalnya mengeluhkan adanya sejumlah tugas yang baginya cukup menantang yaitu mengawasi kawasan hutan yang begitu luas, namun tanpa fasilitas yang memadai. Ia sangat khawatir tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut.

Baca Juga  Menghindari “Kiamat Aren”

Apalagi belakangan sejumlah koleganya dijadikan tersangka karena dituduh tak mampu dan lalai dalam menjaga wilayahnya dari kegiatan pertambangan timah tanpa izin yang akhir-akhir ini tengah getol ditertibkan.

Kita tentu tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah pusat. Negara memiliki tantangan fiskal nasional yang juga tidak ringan. Pemerintah harus membiayai berbagai program strategis nasional dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, kebijakan nasional tidak boleh kehilangan kepekaan terhadap denyut kehidupan daerah. Dan jangan lupa. Pemerintah pusat ada dan bisa tegak berdiri justru kerena ada pemerintah daerah.

Peran Daerah Penting

Peran daerah juga sangat penting dalam kehidupan bernegara. Sebab daerah bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di balik APBD terdapat wajah manusia. Ada petani yang menunggu jalan usaha tani diperbaiki dan pupuk yang disubsidi. Di sekolah ada anak didik yang membutuhkan ruang belajar yang layak dan guru yang berkualitas. Ada pula masyarakat kepulauan yang berharap pelayanan kesehatan semakin dekat. Ada pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup dari bergeraknya pembangunan daerah.