“BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan untuk dimanfaatkan oknum pengerit ilegal atau penimbun yang mencari keuntungan pribadi. Jika ada dugaan penyimpangan, aparat harus bertindak tegas tanpa pandang bulu,” imbuhnya.

Menurut Deddi, kelangkaan BBM mengancam keberlangsungan ekonomi lintas sektor di Bangka Barat, mulai dari nelayan, petani, pelaku UMKM, sopir angkutan, hingga pekerja harian. Sebagai wakil rakyat, ia menyatakan bertanggung jawab mengawal agar pelayanan publik berjalan optimal dan warga tidak terus dirugikan.

“Jangan tunggu keresahan masyarakat berubah menjadi kemarahan. Persoalan ini harus diselesaikan sekarang juga dengan langkah nyata, bukan sekadar penjelasan dan alasan,” pungkas Deddi.

Dilansir sebelumnya, PT Pertamina Patraniaga Area Bangka Belitung memastikan tidak ada kendala dalam penyaluran BBM, namun adanya pengisian berulang, penggunaan QR code yang sama, ganda dan plat palsu menyebabkan antrian panjang di semua SPBU se-Bangka Belitung.

“Untuk masyarakat Bangka Belitung, stok BBM di terminal kami sebenarnya aman hingga tujuh hari ke depan, jadi tidak ada masalah dalam penyaluran,” kata Sales Area Manager Pertamina Patraniaga, Satriyo Wibowo Wicaksono di Pangkalpinang, Selasa (14/7/2026).

Ia mengatakan stok BBM untuk masyarakat Babel cukup asalkan masyarakat tidak melakukan pembelian yang berlebihan karena yang kami monitor di lapangan memang banyak kendaraan yang melakukan pembelian berulang, termasuk para pengecer.

“Pagi hari ini kami juga sudah berkoordinasi dengan Kapolda untuk membantu pengamanan antrean di lapangan, supaya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tidak memanfaatkan situasi karena sebenarnya kondisi tetap normal,” ujarnya.

Menurutnya penyebab antrean BBM yang panjang di SPBU di duga adanya penimbunan dan mason di dalami pihak Pertamina bersama SPBU juga karena adanya temuan di lapangan yang menunjukkan pembelian BBM subsidi dengan menggunakan QR Code yang sama ganda dan penggunaan nomor polisi palsu.

“Banyak kendaraan yang berpindah-pindah dari satu SPBU ke SPBU lain untuk melakukan pengisian berulang. Karena itu kami melakukan pemetaan, dan QR Code yang terindikasi melanggar sudah kami blokir. Saat ini sudah ada hampir 500 kendaraan yang diblokir,” terang Wicaksono.