Oleh: Hermianto — Pembelajar Sosial, Politik, dan Pembangunan

Pelantikan dan penataan posisi di ruang-ruang fraksi dewan perwakilan rakyat daerah telah usai. Bagi para aktor politik di Kabupaten Bangka, gedung parlemen adalah puncak pencapaian “keterwakilan” yang menjanjikan status, pengaruh, dan kenyamanan material. Ruangan berpendingin usdara, tunjangan yang terus mengalir, serta fasilitas yang mewah merupakan “kursi empuk” dari keterpilihan mereka di Tingkat lokal dalam kontestasi 2 tahun yang lalu.

Namun, di balik gedung-gedung yang megah dan lantai marmer yang indah itu, menimbulkan pertanyaan mendasar: seberapa peka para wakil rakyat ini merasakan kepedulian mereka dari keluhan masyarakat yang mereka wakili?

Pertanyaan ini bukan hanya sebuah retorika atau sinisme, melainkan tanda atau pengingat yang mendesak atas keterwakilan mereka di kursi DPRD Bangka. Perekonomian Bangka Belitung, khususnya kabupaten Bangka sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Perekonomian daerah yang secara historis dipengaruh kuat oleh aspek pertambangan, kini dipaksa menghadapi realitas yang sulit dan memprihatinkan.

Baca Juga  Muharam: Pergantian Tahun dan Introspeksi

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan gambaran naik-turunnya (fluktuasi) ekonomi yang mengkhawatirkan. Pada triwulan I-2026, meskipun pertumbuhan ekonomi makro tahunan tercatat 4,53 persen, sektor pertambangan dan penggalian justru mengalami hantaman keras berupa kontraksi mendalam sebesar 15,09 persen secara kuartalan (q-to-q).

Kontraksi di sektor tambang ini bukan angka statistik mati di atas meja kerja bupati atau gubernur. Pada tingkat lokal, angka itu menjelma menjadi lesunya daya beli, tumpukan bijih timah rakyat yang tak terserap optimal karena adanya pengaturan mengenai kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang tersendat, serta gelombang kecemasan dalam masyarakat.

Kondisi dan situasi tersebut kian terasa ketika “kenyamanan hidup” yang dinikmati para anggota dewan bertolak belakang dengan masalah perut masyarakat di pelosok Bangka. Gejala yang menunjukkan situasi di mana wakil rakyat terputus dari realitas konstituennya.

Baca Juga  Bukan Sulap Bukan Sihir: Jangan Biarkan Pangkat Anda "Mati Suri" oleh Kelalaian Sendiri

Ada kecenderungan secara alamiah begitu para wakil rakyat ini menduduki “kursi empuk”, masuk ke dalam gaya-gaya birokrasi elitis. Hubungan yang semula dengan konstituen cair dan intim selama masa kampanye, mendadak berubah menjadi kaku, transaksional, dan dibatasi oleh “dinding” protokoler.