Menakar Denyut Nadi Rakyat di Kursi Empuk Parlemen Bangka

Nomor handphone yang awalnya aktif 24 jam, lambat laun mulai terbatas. Kehadiran anggota dewan di tengah masyarakat yang awalnya “siap sedia”. Namun, seiring berjalannya waktu hanya terlihat dalam “reses” yang terjadwal.

Krisis komunikasi dan penyerapan aspirasi ini tercermin nyata dalam kesemrawutan isu tumpang tindih lahan.  Baik dalam persoalan pertambangan maupun perkebunan, ketidakpastian legalitas ini memicu rasa takut horizontal di akar rumput.

Masyarakat tidak membutuhkan anggota dewan yang hanya berfungsi sebagai stempel anggaran (rubber stamp) saja atau atau sekadar menjadi kosmetik demokrasi lokal yang hanya indah di permukaan namun kehilangan makna substansialnya. Tiga fungsi konstitusional dewan—legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan—harus dibebaskan dari jerat politik pragmatis.

Dalam fungsi penganggaran, misalnya, fokus alokasi APBD harus benar-benar digeser agar ketahanan domestic menguat. Namun, peran pengawasan DPRD harus memastikan bahwa dana hasil penghematan tersebut tidak menguap ke program-program yang bersifat pencitraan saja, melainkan dialihkan secara langsung untuk memperkuat jaring pengaman sosial, stimulus usaha mikro nelayan tradisional, serta diversifikasi sektor pertanian dan perkebunan lada yang kian meredup.

Parlemen Bangka juga dituntut memiliki keberanian kritis dalam fungsi pengawasan. Struktur ekonomi daerah yang rapuh akibat ketergantungan pada tata kelola komoditas tunggal menuntut adanya visi hilirisasi dan transisi ekonomi hijau yang konkret. Oleh karena itu, para anggota Dewan hadir harus memberikan interupsi kebijakan yang cerdas.

Moralitas seorang wakil rakyat sejatinya terletak pada ketajaman empati sosial mereka bukan ditentukan seberapa mewah mobil dinasnya atau seberapa megah gedung tempatnya bersidang. Suara-suara nelayan tradisional di pesisir Bangka yang menjerit karena wilayah tangkapnya tergerus tambang ilegal, atau suara-suara pedagang pasar mengeluhkan anjloknya omzet harian yang seharusnya mengguncang ruang-ruang sidang paripurna.

Kursi parlemen yang empuk tidak boleh membuat rasa empati mereka menjadi mati rasa. Anggota Dewan ini harus menyadari bahwa kenyamanan kursi yang mereka duduki dibayar oleh keringat dan pajak rakyat. Hari ini dan mungkin saja detik ini sedang berjuang bertahan hidup di tengah impitan ekonomi.

Pastinya, apabila para wakil rakyat ini gagal menyelaraskan keputusan kebijakan mereka dengan penderitaan rakyat, sejatinya mereka sedang mengumpulkan ketidakpercayaan yang menumpuk dari masyarakat. Wallahu A’lam.