Respons yang muncul sering kali bersifat reaksional, menyangkal, atau bahkan menempuh pendekatan represif melalui instrumen hukum. Bukan menjawab subtansi kritik dengan argumentasi berbasis data dan rencana perbaikan.

Secara historis masyarakat Bangka Belitung dikenal memiliki karakter sosial yang terbuka dan egaliter. Mereka tidak segan-segan bersuara jika merasakan ketidakadilan atau kelambatan performa pemerintahannya. Jika suara kritis dari elemen pemuda, mahasiswa, akademisi, dan pers lokal ini disumbat, maka potensi konflik maupun justru akan membesar.

Konflik elit baik di ranah eksekutif-legislatif, internal partai politik, maupun gesekan antar-pucuk pimpinan daerah yang beberapa waktu lalu sempat mencuat ke ruang publik, seharusnya menjadi momentum bagi Pemda untuk membuka komunikasi dua arah dengan warga. Dengan adanya komunikasi dua arah ini kekecewaan akameredam, bukan justru semakin menutup diri.

Mengingat kompleksnya tantangan ke depan, Pemda harus mengubah paradigmanya terhadap kritik ini. Menjadi ramah terhadap kritik publik membutuhkan tiga langkah konkret. Pertama, mematangkan kanal komunikasi dua arah yang fungsional. Pemda tidak boleh sekadar membuat akun media sosial untuk keperluan seremonial atau dokumentasi kegiatan pejabat semata. Kanal digital dan sistem pengaduan yang ada harus bertransformasi menjadi ruang dialektika yang aktif, di mana setiap keluhan dijawab dengan solusi nyata, terukur, dan transparan.

Kedua, reformasi kultural di tubuh birokrasi. Budaya kerja ASN di Kepulauan Bangka Belitung perlu diarahkan pada prinsip kepemimpinan yang melayani (servant leadership). Aparatur daerah harus dilatih untuk tidak memandang kritik masyarakat sebagai ancaman personal, melainkan bagian dari beban profesional profesi mereka sebagai pelayan publik.

Terakhir, mendorong literasi kritik secara timbal balik. Ruang dialog yang ramah kritik hanya bisa terwujud jika masyarakat juga dilibatkan dalam proses edukasi politik. Masyarakat perlu didorong untuk mengemas kritik secara substansif, berbasis data, bebas dari fitnah atau isu SARA, serta menawarkan alternatif jalan keluar. Kritik yang sehat adalah kritik yang membangun jembatan perbaikan, bukan meruntuhkan tiang-tiang kebersamaan daerah.

Menatap Masa Depan Babel

Salah satu keberhasilan sebuah kepemimpinan lokal adalah penyediaan ruang bagi keterlibatan warganya dalam mengawal arah pembangunan. Kritik adalah representasi tertinggi dari rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa cinta masyarakat terhadap tanah kelahirannya.

Ketika warga masih bersedia mengkritik, itu tandanya mereka masih menaruh harapan besar pada masa depan negerinya. Sebaliknya, ketika masyarakat sudah memilih diam dan bersikap apatis, itulah petanda bagi kemunduran daerah.

Sudah saatnya segenap pemangku kebijakan di Babel menanggalkan ego sektoral dan membuka lebar-lebar jendela komunikasi. Menghidupkan kembali ruang dialog yang setara dan inklusif bukan lagi sekadar pilihan sukarela, melainkan keharusan untuk membawa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah yang tangguh, transparan, dan benar-benar menyejahterakan rakyatnya. *** Wallahu A’lam.