Sebagai langkah konkret, pada tanggal 15 Juli 2026 telah diselenggarakan pertemuan High Level Meeting (HLM) TPID yang dipimpin oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan turut dihadiri seluruh Kepala Daerah tingkat Kotamadya dan Kabupaten, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pimpinan OPD/instansi vertikal terkait.

Adapun pertemuan HLM tersebut menghasilkan 11 (sebelas) Kesepakatan Pengendalian Inflasi Daerah yang perlu ditindaklanjuti oleh seluruh TPID, antara lain, pelaksanaan operasi pasar murah, kampanye gerakan diversifikasi pangan, belanja bijak dan no food waste, pelaksanaan business matching dan misi dagang komoditas pangan, desain Early Warning System (EWS) dan pengembangan protokol manajemen inflasi, perluasan awarness dan implementasi skema asuransi pertanian, dukungan sarana prasarana pasca panen dan sistem penyimpanan, kerjasama Antar Daerah (KAD), fasilitasi distribusi pangan, hilirisasi pangan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi antara pusat dan daerah sesuai mandat GWPP (Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat) dan rekapitulasi dan pelaporan aktivitas perekonomian secara terintegrasi melalui sistem Babel Ecository.

“Kesepakatan ini akan terus dipantau implementasinya serta dampaknya terhadap inflasi di Bangka Belitung,” ktanya.

Menindaklanjuti HLM, Bank Indonesia telah memfasilitasi terwujudnya Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Kabupaten Belitung Timur dan Provinsi DKI Jakarta yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2026 melalui mekanisme Government to Government (G to G) dan Government to Business (G to B).

“Diharapkan melalui kerjasama ini sebagai upaya dalam rangka memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten B elitung Timur,” ujarnya.

Selain itu, agar memastikan masyarakat dapat mengakses pangan yang layak dengan harga yang terjangkau melalui prinsip tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran, Bank Indonesia juga bersama Pemerintah Daerah bersinergi dalam penyelenggaraan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah sebanyak 65 kali.

Lebih lanjut, Rommy menyampaikan bahwa untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi umum melalui 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) Bank Indonesia terus mengoptimalkan implementasi program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) bersama Pemerintah Daerah.

Rommy juga menegaskan tantangan inflasi ke depan masih tetap ada yang disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global, geopolitik, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait terus membangung Optimisme, Komitmen dan Sinergi (OKS) guna menjaga inflasi sesuai dengan sasaran target inflasi nasional.