Oleh: Yan Megawandi

Setengah abad bukanlah usia yang pendek bagi sebuah perusahaan. Lima puluh tahun adalah rentang waktu yang cukup untuk menyaksikan lahirnya generasi baru, bergantinya rezim pemerintahan, berubahnya arah kebijakan ekonomi, naik-turunnya harga komoditas dunia, hingga bergesernya cara pandang terhadap pembangunan. Dalam rentang waktu itulah PT Timah menjalani takdirnya sebagai salah satu perusahaan tambang timah terbesar di dunia sekaligus perusahaan yang paling lekat dengan denyut kehidupan masyarakat Bangka Belitung.

Bagi orang luar, PT Timah mungkin hanya sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di sektor pertambangan. Namun bagi masyarakat Bangka Belitung, PT Timah jauh lebih dari sekadar korporasi. Ia pernah menjadi simbol kemakmuran. Ia menjadi tempat orang menggantungkan masa depan, menyekolahkan anak, membangun rumah, bahkan membentuk identitas sosial masyarakat. Tidak berlebihan bila banyak orang tua dahulu berkata, “Kalau bekerja di Timah, masa depan sudah terjamin.”

Karena itu, sejarah PT Timah sesungguhnya adalah sejarah sosial Bangka Belitung sendiri.

Sebagian perjalanan panjang itu telah ditulis dengan sangat baik oleh Sutedjo Sujitno dalam sejumlah bukunya mengenai sejarah pertimahan Indonesia. Misalnya saja dari bukunya berjudul “Sejarah penambangan timah di Indonesia: sejarah perkembangan teknologi dan pengelolaan penambangan timah di Indonesia” (2015). Atau bukunya yang lain: Sejarah Penambangan Timah di Indonesia (Abad 18–Abad 20) yang terbit tahun 2007.

Dari sana kita mengetahui bahwa perjalanan perusahaan ini tidak pernah benar-benar datar. Ada masa ketika produksi meningkat, keuntungan melimpah, dan perusahaan menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar negara. Ada pula masa ketika harga timah dunia jatuh, efisiensi menjadi kata yang paling sering diucapkan, dan perusahaan harus bertahan di tengah tekanan global yang tidak ringan.

Kuntoro sebagai Nahkoda

Dalam lima puluh tahun itu, PT Timah sudah berganti banyak nahkoda. Ada yang datang lalu pergi tanpa meninggalkan jejak yang berarti. Ada yang dikenang hanya karena lamanya menjabat. Tetapi ada pula yang tetap hidup dalam ingatan masyarakat karena keberaniannya mengambil keputusan-keputusan besar.

Salah satu nama yang hampir selalu muncul dalam percakapan para pensiunan PT Timah maupun masyarakat Bangka Belitung adalah Kuntoro Mangkusubroto.

Ketika Kuntoro dipercaya memimpin PT Timah pada awal dekade 1990-an, tepatnya (1989-1994) perusahaan sedang menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Harga timah dunia berfluktuasi tajam setelah runtuhnya mekanisme pengendalian pasar internasional. Persaingan semakin keras. Efisiensi menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda.

Namun persoalan PT Timah saat itu bukan hanya soal produksi. Selama puluhan tahun perusahaan memikul beban yang sesungguhnya berada di luar fungsi bisnisnya.

PT Timah membangun sekolah dasar, menyediakan pelayanan Kesehatan, menghadirkan listrik, mengelola air bersih, membangun jalan dan jembatan. Pt Timah bahkan ikut mengurusi telekomunikasi di berbagai wilayah operasi. Di era kejayaan timah itu tak ada kebutuhan publik yang tak disediakan oleh perusahaan ini. Ia laksana matahari di Bangka Belitung. Ketika itu perusahaan ini nyaris menjalankan fungsi yang menyerupai sebuah badan otorita pembangunan wilayah.

Model seperti itu mungkin dapat dipahami pada masa ketika negara masih sangat sentralistis dan infrastruktur pemerintah daerah belum berkembang. Tetapi memasuki era persaingan global, beban tersebut semakin sulit dipertahankan.

Di sinilah salah satu keberanian Kuntoro terlihat. Ia mengembalikan PT Timah kepada jati dirinya sebagai perusahaan pertambangan. Bukan berarti perusahaan meninggalkan masyarakat, walaupun pada kenyataannya masyarakat Bangka Belitung merasa ditinggalkan. Sebaliknya, perusahaan justru mulai dibangun dengan fondasi bisnis yang lebih sehat agar mampu bertahan dalam jangka panjang. Efisiensi dilakukan, organisasi dibenahi, orientasi korporasi diperjelas, dan berbagai aktivitas yang bukan merupakan bisnis inti mulai dialihkan kepada institusi yang memang memiliki kewenangan menyelenggarakannya.

Keputusan-keputusan itu pada awalnya tidak selalu populer. Tetapi waktu kemudian membuktikan bahwa tanpa pembenahan tersebut, mungkin PT Timah tidak akan mampu melewati berbagai badai berikutnya. Salah satu keputusan berat itu adalah mengurangi ribuan karyawannya. Mungkin itu merupakan salah satu keputusan terberat dalam hidupnya. Dalam sebuah kesempatan berkumpul dengan para wartawan di Air Kantung Sungailiat, Kuntoro pernah berkata dengan nada lirih. “It was a night mare. Saya tidak ingin ada orang yang mengalami seperti yang saya alami,” ujarnya pelan di acara tutup tahun tersebut.

Keputusan lain yang hingga hari ini masih dikenang adalah pemindahan kantor pusat PT Timah dari Jakarta ke Pangkalpinang. Saat itu langkah tersebut dianggap revolusioner. Bayangkan, sebuah BUMN besar memindahkan pusat kendalinya ke daerah penghasil utama. Pesan simboliknya sangat kuat.

Pengambilan keputusan berada lebih dekat dengan sumber daya. Direksi lebih dekat dengan masyarakat. Karyawan merasa perusahaan benar-benar hadir di tanah yang selama puluhan tahun memberikan kekayaan bagi negara.

Pangkalpinang memperoleh kebanggaan baru sebagai pusat industri timah nasional. Sayangnya, perjalanan waktu menghadirkan ironi. Secara administratif kantor pusat memang tetap berada di Pangkalpinang. Tetapi dalam praktiknya, semakin banyak keputusan strategis yang justru harus memperoleh persetujuan dari kementerian, holding, maupun berbagai institusi yang berada di Jakarta.

Masyarakat kemudian mulai merasakan bahwa meskipun kantor pusat masih berdiri megah di Pangkalpinang, pusat gravitasi pengambilan keputusan perlahan kembali bergeser ke sekitar Monumen Nasional. Bangunan tetap di Bangka. Tetapi keputusan terasa semakin jauh.

Tata Kelola Berubah

Perubahan tata kelola BUMN memang membawa konsekuensi tersendiri. Setelah berbagai restrukturisasi BUMN dan pembentukan holding pertambangan, ruang gerak perusahaan daerah maupun aspirasi lokal menjadi semakin terbatas. Di satu sisi langkah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, integrasi, dan daya saing nasional. Namun di sisi lain muncul pertanyaan yang terus berulang: