Oleh: Sukma Wijaya — Perawat Kebudayaan

Ada pemandangan yang ganjil di Pangkalpinang hari ini. Panggung kebudayaannya cukup ramai, tapi warisannya sepi. Festivalnya meriah, tapi daftar Warisan Budaya Takbenda (WBTb) kita kosong selama hampir satu dekade.

Terakhir kali Pangkalpinang mencatatkan warisan ke dalam daftar WBTb Indonesia adalah pada 2016, lewat Pakaian Pengantin Paksian. Setelah itu, nihil. Sepuluh tahun jeda. Sepuluh tahun tanpa satu pun tambahan warisan yang berhasil diperjuangkan hingga ditetapkan negara.

Itu bukan jeda. Itu stagnasi.bDan stagnasi selama itu tidak mungkin terjadi tanpa masalah serius di dalam cara kita mengelola kebudayaan.

Ketika Amanah Kebudayaan Menjadi Panggung Personal

Mari kita jujur membaca gejalanya. Di Pangkalpinang, kita menyaksikan gejala yang tidak sehat: jabatan kebudayaan seolah lebih sibuk membangun citra personal ketimbang membangun sistem pemajuan kebudayaan.

Publik menangkap kesan yang kuat bahwa ASN yang diberikan amanah mengurus kebudayaan di Pangkalpinang lebih asyik memposisikan dirinya sebagai artis dan budayawan itu sendiri, daripada bekerja sebagai manajer kebudayaan yang mengurus warisan kota.

Panggung-panggung diisi oleh wajah yang itu-itu saja. Kamera lebih sering menyorot sosok sang pemangku amanah ketimbang maestro, pelaku, dan komunitas akar rumput yang seharusnya menjadi bintang utama. Energi lebih banyak dihabiskan untuk tampil, bersolek dalam balutan narasi keartisan, daripada melakukan kerja sunyi yang tidak populer: mencatat, merekam, mengkaji, dan mengusulkan.

Ini adalah pembalikan logika yang fatal.

Seorang ASN yang diberikan amanah mengurus kebudayaan seharusnya menjadi kurator dan fasilitator, bukan pemain tunggal. Tugasnya bukan menjadi pusat panggung, melainkan memastikan panggung itu ada untuk orang lain untuk para maestro, untuk komunitas adat, untuk generasi pewaris.

Jika amanah publik dipakai untuk membangun portofolio personal sebagai seniman, maka yang dikorbankan adalah masa depan kebudayaan kota itu sendiri. Inilah yang terjadi ketika personal branding mengalahkan kerja birokrasi.

Akibatnya bisa kita lihat hari ini: Pangkalpinang hanya pandai membuat acara, tapi gagal menyelamatkan warisan.

Festivalisme yang Mematikan Ingatan

Kegagalan ini berakar pada satu kekeliruan paradigma: kebudayaan direduksi menjadi seremoni.

Budaya diurus hanya ketika ada festival. Ia diperlakukan seperti kue acara: dipotong saat pembukaan, difoto untuk laporan, lalu selesai ketika panggung dibongkar dan spanduk diturunkan.

Padahal budaya bukan event organizer. Budaya adalah ingatan kolektif kota.

Dan ingatan, jika tidak didokumentasikan, akan hilang secara kejam tanpa pernah pamit.

Seorang penutur cerita meninggal tanpa sempat direkam. Sebuah mantra pengobatan hilang karena pewarisnya tak ditemukan. Istilah-istilah Bahasa Melayu Pangkalpinang lenyap dari percakapan sehari-hari. Resep kuliner berubah hingga tak ada lagi yang tahu pakem aslinya. Permainan anak kampung punah digilas gawai.

Kita baru ribut ketika semuanya sudah menjadi kenangan

Kerja kebudayaan yang sesungguhnya memang tidak fotogenik. Ia tidak menghasilkan latar foto pejabat yang instagramable. Ia sunyi dan melelahkan: mencari maestro di gang-gang kampung, merekam kesaksian berjam-jam, memotret artefak berdebu, mencatat proses pewarisan, menyusun kajian akademik yang tebal.